Kewenangan BI Masuk Pasar Primer Tak Bisa Disamakan dengan BLBI

Kewenangan BI Masuk Pasar Primer Tak Bisa Disamakan dengan BLBI
Perry Warjiyo. ( Foto: Dok. Bank Indonesia )
Triyan Pangastuti / DAS Kamis, 2 April 2020 | 14:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan kewenangan terbaru untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) di pasar primer, tidak bisa disamakan dengan dana talangan alias bailout seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis 1998. Pasalnya, kewenangan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kewenangan BI dalam membeli SBN dan SBSN di pasar primer merupakan langkah the last resort atau upaya terakhir. Ia mengatakan bahwa dalam UU BI mengamanatkan bank sentral hanya boleh menyerap SBN di pasar sekunder sebagai salah satu bentuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Kemudian BI dilarang masuk ke pasar primer apalagi membiayai defisit anggaran, sebab bisa menyebabkan kenaikan uang beredar dan berdampak pada laju inflasi.

“Selama ini kami lakukan memang tidak bisa bank sentral membiayai defisit fiskal dari pasar primer. Itu menimbulkan tentu saja kenaikan uang beredar yang bisa berdampak kepada inflasi. Tapi yang kita hadapi (saat ini) adalah kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal dalam hal kapasitas pasar tidak bisa melakukan (penyerapan) maka Bank Indonesia sebagai lender of last resort,” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa, bahwa pasar masih bisa menyerap SBN yang diterbitkan pemerintah. Apabila terjadi dinamika yang membuat kapasitas pasar jika tidak mampu menyerap misalnya terkait permasalahan imbal hasil yang terlalu tinggi dan menjadi tidak rasional, maka di saat itu BI baru bisa membeli SBN dan SBSN di pasar primer.

Penyebaran virus corona telah menekan sektor keuangan dan membuat kondisi menjadi tidak normal, bahkan defisit anggaran sudah diperkirakan melebar jadi 5,07% terhadap PDB.

Perry mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah memiliki langkah untuk membiayai defisit di antaranya melalui realokasi anggaran, menggunakan SILPA dan melalui sejumlah dana yang ada di lembaga-lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan.

“Kemudian berapa yang akan diperlukan dari pasar khususnya melalui penerbitan SBSN. Ada kemungkinan misalnya penerbitan SBSN dalam bentuk global bond itu ditingkatkan seperti itu sehingga penyerapan pasar dari global itu bisa membiayai sebagian dari kebutuhan dari pembiayaan defisit fiskal tadi ada juga kemungkinan,” jelasnya.

Lanjutnya, bank sentral akan menjaga tata kelolanya lewat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari empat lembaga yakni BI, LPS, OJK, dan Kementerian Keuangan, agar pembiayaan fiskal moneter tetap prudent.



Sumber: BeritaSatu.com