Jaga Stok Pangan, Pemerintah Perlu Kurangi Hambatan Perdagangan

Jaga Stok Pangan, Pemerintah Perlu Kurangi Hambatan Perdagangan
Ilustrasi beras Bulog. ( Foto: Antara / Basri Marzuki )
Herman / FMB Jumat, 3 April 2020 | 14:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Selain berdampak pada ekonomi, pandemi virus corona (Covid-19) juga berpotensi menimbulkan dampak serius pada stok pangan, salah satunya adalah menurunnya hasil produksi pertanian domestik. Karenanya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, misalnya dengan mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan menjaga perdagangan pangan untuk tetap terbuka.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta menyampaikan, menurunnya hasil produksi pertanian domestik tentu membahayakan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Selain itu, pandemi Covid-19 juga dapat menyebabkan berkurangnya pekerja di sektor pertanian sekitar 1 persen-4,87 persen dan menurunnya investasi di sektor pertanian sebanyak 2 persen-3,7 persen. Sehingga, akibat dari Covid-19 pada sektor pangan bukan hanya disebabkan oleh rantai distribusi yang tidak efektif dan efisien, namun juga disebabkan faktor produksi yang melemah yang tidak memungkinkan permintaan dipenuhi sebatas melalui produksi domestik.

“Sebelum pandemi Covid-19, hasil produksi pertanian nasional memang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Impor menjadi satu tindakan yang mutlak diperlukan untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Pemerintah sudah tentu harus mengutamakan kebijakan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pangan,” jelas Felippa di acara diskusi yang digelar CIPS, Jumat (3/4/2020).

Fellipe menambahkan, wacana lockdown atau karantina wilayah yang sempat bergaung menambah kekhawatiran masyarakat akan terjaminnya ketersediaan komoditas pangan di pasar. Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat diperluas sewaktu-waktu juga semakin mempersempit ruang gerak masyarakat. Hal ini menurutnya dapat memicu semakin langkanya komoditas pangan di pasar.

“Berita baiknya, April dan Mei adalah masa panen raya sehingga stok aman hingga sekitar Mei. Berita buruknya, kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin luas penyebarannya dan juga semakin luasnya implementasi PSBB, maka disrupsi rantai pasok pangan juga akan semakin besar. Salah satunya karena tenaga kerja berkurang dan fasilitas terganggu,” jelas Felippa.

Kekurangan ketersediaan pangan menurutnya bisa memicu inflasi harga yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan menghambat upaya pengendalian pandemi ini. Inflasi pada produk pertanian terjadi akibat permintaan rumah tangga yang meningkat yang tidak sejalan dengan suplai di pasar.

Berdasarkan Indeks Bulanan Rumah Tangga (BURT) yang dikeluarkan CIPS, harga-harga komoditas pangan, seperti gula, bawang putih dan bawang bombay sudah mengalami peningkatan sejak sebelum pandemi Covid-19 terkonfirmasi sampai di Indonesia.

“Tingginya harga komoditas pangan ini tentunya paling berdampak pada keluarga kurang mampu, apalagi yang sumber penghasilannya jadi terhenti akibat pandemi Covid-19. Keluarga yang paling rentan bisa menghabiskan hingga 60 persen dari pendapatan mereka hanya untuk pangan. Di situasi saat ini, stabilitas harga pangan penting untuk dijaga supaya masyarakat Indonesia bisa terus mengonsumsi makanan bernutrisi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini juga baik untuk menggerakkan konsumsi,” ungkap Felippa.

Untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar dan stabilitas harganya, menurut Fellipa pemerintah harus mengambil langkah strategis secepatnya untuk memastikan ketersediaan pangan, secara akses fisik maupun akses finansial.

“Salah satunya adalah dengan mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan menjaga perdagangan pangan untuk tetap terbuka. Pemerintah juga perlu melakukan diversifikasi sumber impor pangan dari berbagai negara,” imbuhnya.

Berbagai hambatan perdagangan yang selama ini dihadapi antara lain adalah Surat Pengajuan Impor (SPI), sistem kuota, sistem birokrasi yang tidak sederhana dan memakan waktu lama yang pada akhirnya membuat proses impor menjadi lama. Contohnya, proses impor daging sapi membutuhkan waktu perkiraan sekitar 32 hari kerja menurut peraturan. Kenyataannya, proses ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan, seperti yang terjadi pada komoditas gula dan bawang putih.



Sumber: BeritaSatu.com