Redam Kepanikan Pasar, Stimulus Virus Corona Harus Segera Dieksekusi

Redam Kepanikan Pasar, Stimulus Virus Corona Harus Segera Dieksekusi
Warga menonton konferensi pers melalui aplikasi youtube yang dilaksanakan oleh Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Ketua DK LPS Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 1 April 2020. Konferensi pers digelar sehubungan dengan pemerintah yang akan menggulirkan stimulus ekonomi guna memperkuat perlindungan sosial terkait Covid-19. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Herman / FMB Jumat, 3 April 2020 | 14:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pandemi virus corona atau Covid-19 telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan global. Banyak negara yang menghentikan kegiatan ekonomi secara mendadak, sehingga menyebabkan perekonomian dunia akan terkontraksi pada 2020 ini. Berbagai negara juga telah menggelontorkan stimulus fiskal untuk menghadapi dampak Covid-19, termasuk Indonesia.

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, dalam konteks penanganan Covid-19 dan menangkal terjadinya resesi, yang terpenting bukan hanya besarnya anggaran, tetapi yang paling dibutuhkan saat ini adalah kecepatan mengeksekusi anggaran tersebut, khususnya untuk sektor kesehatan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan Covid-19, yaitu sebesar Rp 405,1 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun, social safety net Rp 110 triliun, dukungan kepada industri senilai Rp 70,1 triliun, dan juga dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 Triliun.

“Kita semua tahu, kondisi yang terjadi saat ini adalah kepanikan pasar. Sehingga untuk meredam kepanikan tersebut, caranya adalah dengan mengobati sumber penyebab kepanikannya dulu, yaitu virus Covid-19. Jadi aspek kesehatan harus diutamakan. Bukan hanya dalam konteks besaran anggaran, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dari angaran itu untuk segera dieksekusi,” kata Eko Listyanto dalam diskusi online yang digelar Indef, Kamis (3/4/2020) malam.

Eko menegaskan, saat ini kita seperti tengah berkejaran dengan waktu, di mana yang dihadapi adalah virus yang tidak terlihat, sehingga eksekusi yang cepat menjadi kunci utama.

“Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis, ini harus segera cair. Kalau waktunya lama, meskipun angka stimulusnya besar, ini belum tentu bisa mengatasi masalahnya,” ujar Eko.

Optimalisasi Realokasi Anggaran
Menyingung pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai 5,07 persen, menurut Eko hal ini jakan membuat utang semakin berkepanjangan. Karenanya, perlu optimalisasi realokasi secara serius.

“Walaupun di dalam Perppu bisa melebarkan defisit sampai 5,07 persen, tetapi kita juga harus ingat bahwa saat ini upaya realokasi anggarannya belum berjalan optimal. Kalau mau memperlebar defisit, idealnya realokasi harus betul-betul dioptimalkan. Sejauh ini, kita belum pernah mendengar berapa besar nilai proyek infrastruktur yang ditunda untuk penanganan Covid-19,” kata Eko.

Perihal rencana Pemerintah menerbitkan Recovery Bond (RB) yang bisa dibeli Bank Indonesia, menurut Eko hal ini juga harus dipertimbangkan secara matang. Ini karena RB berpotensi ‘membanjiri’ pasar modal dengan obligasi negara, sehingga sangat mungkin membuat potensi recovery ekonomi menjadi lebih lama karena mendesak peluang swasta untuk mencari pendanaan alternatif di pasar modal.

Di Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, BI memang diberi keleluasaan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka panjang di pasar perdana, guna membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun ditegaskan Gubernur BI, Pery Warjiyo, kewenangan BI membeli SUN/SBSN di pasar perdana ini bukan sebagai first lender, melainkan sebagai last lender.

“Dalam hal ini ketika pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN, baik jumlahnya maupun kalau menyebabkan suku bunga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, tentu saja ini tidak hanya membebani fiskal, tetapi juga tidak rasional. Di sinilah BI bisa membeli SUN atau SBSN di pasar perdana yang perlu dimasukkan di dalam Perppu,” jelas Perry Warjiyo.



Sumber: BeritaSatu.com