HPP Baru, Mendag Minta Bulog Optimal Serap Beras Petani

HPP Baru, Mendag Minta Bulog Optimal Serap Beras Petani
Agus Suparmanto. ( Foto: Antara )
Herman / FER Jumat, 3 April 2020 | 17:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras di tingkat petani, Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk Gabah Atau Beras yang mulai berlaku sejak 19 Maret 2020.

Baca Juga: Pasokan Bahan Pokok di Peritel Modern Aman

Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto menjelaskan, Permendag 24 tahun 2020 ini merevisi besaran HPP yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Adapun besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag Nomor 24 tahun 2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 4.200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp 4.250/kg, gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250/kg dan di gudang Bulog sebesar Rp 5.300/kg, serta beras di gudang Perum Bulog Rp8.300/kg.

"Kebijakan HPP untuk gabah/beras ini diterbitkan bertepatan dengan momentum jelang panen raya yang mundur ke April 2020 dan telah menyesuaikan kondisi harga saat ini. Melalui kebijakan HPP ini, diharapkan Perum Bulog akan lebih optimal dalam menyerap gabah/beras dari petani untuk memperkuat stok Pemerintah dan dapat menjamin ketahanan pangan,” ujar Agus Suparmanto dalam keterangan resminya, Jumat (3/4/2020).

Baca Juga: Wabah Corona, Stok Beras Dipastikan Aman

Mendag menegaskan, Pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras yang dikelola Perum Bulog untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 dan sebagai antisipasi paceklik. Hal ini merupakan instrumen Pemerintah dalam melakukan intervensi pasar.

Selain itu, Pemerintah melalui Perum Bulog juga tetap menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) saat terjadi gejolak harga beras di pasar.

Mendag melanjutkan, penetapan HPP gabah/beras ini merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan insentif bagi petani. Yaitu, ketika harga gabah/beras di petani/penggilingan berada di bawah HPP, maka Perum Bulog wajib menyerap sesuai dengan HPP dan tetap memperhatikan syarat kualitas sesuai ketentuan.

Baca Juga: Bulog Gandeng SGC Gelar Gerakan Stabilisasi Pangan

“Untuk itu, diharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan perberasan dalam implementasi kebijakan HPP ini,” ujar Mendag.



Sumber: BeritaSatu.com