Stimulus Fiskal Penanganan Corona Dinilai Masih Minim

Stimulus Fiskal Penanganan Corona Dinilai Masih Minim
Warga menonton konferensi pers melalui aplikasi youtube yang dilaksanakan oleh Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Ketua DK LPS Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 1 April 2020. Konferensi pers digelar sehubungan dengan pemerintah yang akan menggulirkan stimulus ekonomi guna memperkuat perlindungan sosial terkait Covid-19. ( Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal )
Herman / IDS Jumat, 3 April 2020 | 17:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai, stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak virus corona atau Covid-19 masih terlalu sedikit. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan mortality rate atau tingkat kematian terbesar di dunia untuk kasus Covid-19. 

Esther menghitung, dengan estimasi PDB 2020 sebesar Rp 16.628,81 triliun dan asumsi pertumbuhan ekonominya sama seperti 2019 yakni 5,02%, maka apabila pandemi Covid-19 merusak 50% perekonomian, Indonesia akan kehilangan PDB sebesar Rp 8.314,40 triliun per tahun. Jumlah itu sama dengan sekitar Rp 693 triliun setiap bulan dan Rp 2.078 triliun di bulan ketiga.

“Stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah itu tidak cukup. Asumsinya, kalau perekonomian Indonesia terganggu 50%, kemudian dampak Covid-19 ini terasa sampai tiga bulan, paling tidak pemerintah harus mengucurkan stimulus sebesar Rp 2.078 triliun,” kata Esther dalam diskusi daring yang digelar Indef, Kamis (3/4/2020) malam.

Esther menambahkan, peningkatan kerugian juga akan terjadi bila Covid-19 merusak perekonomian hingga 70%. Kerugian yang ditanggung bisa mencapai Rp 11.640,16 dalam setahun, atau sekitar Rp 970 triliun setiap bulannya. Dengan demikian menurut Esther, pemerintah seharusnya menggelontorkan stimulus fiskal lebih besar lagi, minimal sebesar Rp 2.078 triliun untuk skenario tiga bulan.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan Covid-19, yaitu sebesar Rp 405,1 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun, jaringan pengaman sosial Rp 110 triliun, dukungan kepada industri senilai Rp 70,1 triliun, dan juga dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com