Ekonom Apresiasi Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ekonom Apresiasi Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19

Selasa, 7 April 2020 | 08:02 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pemerintah menghadapi dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan menetapkan anggaran Rp 405,1 triliun diapresiasi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam stimulus fiskal ini memiliki tiga tujuan. Pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah. Kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak. Ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Jadi, kebijakan stimulus ini tujuannya luas dan disesuaikan dengan kebutuhan di tengah hantaman wabah Covid-19,” ujar Piter di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Salah satu kebijakan yang cukup baik adalah kebijakan pelonggaran pajak untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha di tengah tekanan wabah.

“Tanpa pelonggaran pajak, dunia usaha dikhawatirkan terdampak besar dan bisa menyebabkan efek lanjutan yang lebih buruk seperti pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah itu juga diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila daya tahan dunia usaha kuat dalam menghadapi wabah, pemulihan ekonomi pascawabah juga bisa lebih cepat.

“Stimulus peningkatan bantuan safety net kepada masyarakat kecil juga akan membantu mereka untuk bertahan hidup normal selama masa wabah,” kata Piter.

Sistem ini juga akan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian tetap tumbuh.

Pemerintah juga telah menyampaikan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi negatif akibat pandemi.

“Keberanian pemerintah menyampaikan skenario terburuk ini adalah wujud keterbukaan pemerintah. Sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintah mempersiapkan diri sebaik mungkin mengantisipasi krisis ekonomi baik di global maupun domestik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, kebijakan ekonomi itu merupakan salah satu instrumen antisipasi resesi ekonomi.

“Kebijakan ini perlu diapresiasi, agar tujuan dan manfaatnya tepat, kebijakan anggaran mesti dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah ini akan membantu masyarakat kurang mampu. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan biaya listrik dengan daya 450 VA dan pemotongan 50% dengan daya 900 VA.

“Walau memang, kebijakan ini belum mampu menghapus kekhawatiran masyarakat untuk tetap berada di rumah sesuai anjuran pemerintah,” katanya.

Hal ini terkait dengan pekerjaan masyarakat dengan kategori ini merupakan pekerja infomal seperti pedagang kaki lima, sopir, dan buruh/pekerja harian.

Di satu sisi, Arif menilai kebijakan pemerintah juga turut menguntungkan badan usaha. Pada sektor fiskal pemerintah menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu yang juga menyasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

Kebijakan fiskal ini dapat menolong perekonomian Indonesia untuk mengantisipasi resesi, dan mengoptimalkan serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Insentif dan kebijakan ini juga akan mendorong daya beli masyarakat.

“Selain daya beli masyarakat, juga mendorong produksi panen masyarakat contohnya daerah-daerah tertentu yang belum rawan penyebaran virus,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Gubernur BI: Dampak Krisis Evergrande Beri Pengaruh ke Pasar Modal

"Memang ada pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia, lebih karena eksternal bukan karena domestik," tegas Perry.

EKONOMI | 21 September 2021

Waskita Karya Tunda IPO Dua Anak Usaha Hingga 2023

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) bakal menunda IPO dua anak usahanya hingga 2023.

EKONOMI | 25 Agustus 2021

LPKR Segera Capai Target Pra-Penjualan Rp 4,2 Triliun

Emiten yang kinerja penjualan propertinya terus meningkat antara lain adalah PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 30%.

EKONOMI | 21 September 2021

Hingga 17 September, BI Tambah Likuiditas di Perbankan Rp 122,3 Triliun

BI telah menggelontorkan dana quantitative easing hingga pertengahan September 2021 mencapai Rp 122,3 triliun.

EKONOMI | 25 Agustus 2021

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2021 Capai 5%

Perry menegaskan, apabila pandemi covid-19 terkendali, kondisi ekonomi diyakini akan kembali pulih dan bangkit.

EKONOMI | 21 September 2021

22 Perusahaan Raih Predikat Asuransi Terbaik 2021

Sebanyak 22 perusahaan asuransi nasional meraih predikat “Asuransi Terbaik 2021” dari Majalah Investor.

EKONOMI | 21 September 2021

Relaksasi Aturan Masuk Mal Tumbuhkan Optimisme Pelaku Ritel

Pemerintah memutuskan anak-anak di bawah usia 12 tahun bisa masuk ke area pusat perbelanjaan atau mal. Relaksasi ini melegakan kalangan pengusaha dan peritel.

EKONOMI | 21 September 2021

Kolaborasi Kemparekraf dan AirAsia Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional

AirAsia akan mendukung Kemparekraf untuk mengembalikan perhatian dan minat masyarakat dunia terhadap destinasi wisata di Indonesia

EKONOMI | 21 September 2021


BI Yakin Dampak Tapering Bisa Diantisipasi dengan Baik

Perry Warjiyo meyakini dampak dari rencana The Fed yang akan pangkas stimulus mulai akhir tahun ini akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bantu Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Polri Sebut Eks Panglima FPI Berada dalam Ruangan

Bantu Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Polri Sebut Eks Panglima FPI Berada dalam Ruangan

NASIONAL | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings