AFPI: Restrukturisasi Pinjaman Online Harus Dapat Persetujuan Kreditur

AFPI: Restrukturisasi Pinjaman Online Harus Dapat Persetujuan Kreditur
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar diskusi media via online, Senin, 20 April 2020. (Foto: Beritasatu.com / Herman)
Herman / FMB Senin, 20 April 2020 | 12:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi penyelenggara Fintech Peer to Peer (P2P) Lending menegaskan akan mendukung kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi pinjaman online, menyusul adanya pandemi virus corona atau Covid-19 yang memengaruhi banyak sektor usaha.

Namun disampaikan oleh Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede, perlu juga dipahami bahwa Fintech P2P Lending berbeda dengan bank. Fintech P2P Lending hanyalah penyelenggara platform pinjam meminjam secara online yang mempertemukan peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender), sementara bank bertindak langsung sebagai pemberi pinjaman.

“Jadi penyelenggara platform Fintech P2P Lending tidak berwenang untuk memberikan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman. Namun penyelenggara dapat memfasilitasi permintaan pengajuan restrukturisasi bagi peminjam UMKM yang terdampak Covid-19 kepada pihak pemberi pinjaman,” ujar Tumbur Pardede saat diskusi media via online, Senin (20/4/2020).

Terkait prosedur dan mekanisme, lanjut Tumbur, AFPI menyerahkan kepada masing-masing penyelenggara Fintech P2PL. Namun ia menegaskan bahwa penyelenggara Fintech P2P Lending hanya dapat memfasilitasi permintaan restrukturisasi pinjaman dengan cara melakukan penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman, yang kemudian diajukan kepada pihak pemberi pinjaman di mana disetujui atau tidaknya ada di pihak pemberi pinjaman.

Ia menyebutkan ada beberapa kriteria mendasar yang diberlakukan bagi peminjam yang ingin mengajukan permintaan restrukturisasi pinjaman, yaitu peminjam wajib membuktikan sebagai pelaku UMKM yang terdampak wabah Covid-19 yang tidak memiliki kemampuan pembayaran pinjaman saat jatuh tempo, namun masih memiliki sumber penghasilan di waktu mendatang serta memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya; Status peminjam sebelum tanggal 2 Maret 2020 adalah lancar;
Pengajuan permintaan restrukturisasi pinjaman harus beberapa waktu lamanya sebelum jatuh tempo pembayaran pinjaman.

Tumbur menambahkan, saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara restrukturisasi pinjaman yang berlaku terhadap penyelenggara Fintech P2PL. Pinjaman melalui penyelenggara Fintech P2PL merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, sehingga perubahan ketentuan-ketentuan di dalamnya tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman terkait, serta persetujuan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait.



Sumber: BeritaSatu.com