52% Pemain P2P Lending Terima Permohonan Restrukturisasi Pinjaman

52% Pemain P2P Lending Terima Permohonan Restrukturisasi Pinjaman
Ilustrasi "fictech". ( Foto: Antara )
Herman / MPA Senin, 20 April 2020 | 13:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.Com – Wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia telah mempengaruhi banyak sektor usaha, tidak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Banyak yang kemudian meminta restrukturisasi kredit karena kesulitan membayar cicilan.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi penyelenggara Fintech Peer to Peer (P2P) Lending juga telah melakukan survei terkait hal ini. Survei dilakukan terhadap 130 anggota AFPI hingga 6 April 2019.

Dari hasil tersebut, sebanyak 68 platform (52%) mengaku sudah mendapat permohonan restrukturisasi dari borrower. Namun untuk tingkat kredit bermasalah atau NPL belum terlihat. Dari hasi survei, mayoritas anggota AFPI menyatakan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90) tercatat stabil. Hingga Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat TKB90 yang menjadi tolak ukur industri ini berada di angka 96,08% atau NPL 3,92%. Angka tersebut masih tergolong sehat untuk industri ini.

“Covid-19 sedikit banyak berpengaruh terhadap rencana bisnis perusahaan, termasuk target seluruh anggota penyelenggara Fintech P2PL. Pandemi Covid-19 juga dikhawatirkan membuat risiko kegagalan pembayaran pinjaman berpotensi meningkat, sehingga akan semakin memperketat mitigasi risiko atas pengajuan pinjaman-pinjaman baru. Hal ini tentunya sangat dipertimbangkan oleh pihak pemberi pinjaman di masing-masing penyelenggara Fintech P2PL,” kata Ketua Harian AFPI Kuseryansyah dalam diskusi media via online, Senin (20/4/2020).

Salah satu pemain di industri P2P Lending yang sudah mendapat permohonan restrukturisasi dari borrower adalah Investree. Chief Risk Officer Investree, Amalia Safitri mengungkapkan, sekitar 15% dari profil peminjam di Investree berpotensi terkena dampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini yang sudah meminta restrukturisasi sekitar 2% sampai 3%. Namun persetujuan permohonan restrukturisasi tersebut menurutnya bergantung dari pemberi pinjaman.

Sementara itu disampaikan Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede, Fintech P2P Lending berbeda dengan bank. Fintech P2P Lending hanyalah penyelenggara platform pinjam meminjam secara online yang mempertemukan peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender), sementara bank bertindak langsung sebagai pemberi pinjaman.

“Jadi penyelenggara platform Fintech P2P Lending tidak berwenang untuk memberikan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman. Namun penyelenggara dapat memfasilitasi permintaan pengajuan restrukturisasi bagi peminjam UMKM yang terdampak Covid-19 kepada pihak pemberi pinjaman,” ujar Tumbur Pardede.

Terkait prosedur dan mekanisme, lanjut Tumbur, AFPI menyerahkan kepada masing-masing penyelenggara Fintech P2PL. Namun ia menegaskan bahwa penyelenggara Fintech P2P Lending hanya dapat memfasilitasi permintaan restrukturisasi pinjaman dengan cara melakukan penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman, yang kemudian diajukan kepada pihak pemberi pinjaman di mana disetujui atau tidaknya ada di pihak pemberi pinjaman.



Sumber: BeritaSatu.com