Analisis

Force Mayor Sisminbakum

Force Mayor Sisminbakum
Senin, 28 Juni 2010 | 06:00 WIB

Sewaktu menjabat Jaksa Agung Muda Pidaha Khusus,  Marwan Effendy berujar pendek kenapa Kejaksaan Agung tak bisa “menyentuh” Yusril Ihza Mahendra (mantan menteri Hukum dan HAM) dan HartonoTanoesudibjo (pemegang saham terbesar PT Sarana Rekatama Dinamika) dalam  kasus Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum: force mayor.

Marwan tak menjelaskan lebih jauh, apa yang dimaksudnya sebagai force mayor itu.
 
Misalnya apakah karena Kejakasaan Agung terbentur “sesuatu” yang tak tersentuh (invisible hand)?
 
Atau semata persoalan hukum, misalnya karena kebijakan memang tidak bisa diadili, seperti pada kasus Boediono yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan talangan kepada Bank Century?
 
Kasus ini sudah menghukum tiga pejabat: mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum, yakni Romli Atmasasmita, Samsudin Manan Sinaga, dan Zulkarnain Yunus; dan Yohanes Woworuntu (Direktur PT Sarana) memang sudah divonis penjara.
 
Tapi persoalan ini terus merambat ke mana-mana terutama karena pengakuan Yohanes.
 
Yohanes itulah yang mengumbar dugaan keterlibatan Yusril dan Hartono, juga Jhon Sumule dan Marthen Pongrekun, ke berbagai pihak.
 
Yohanes mengadu ke Komisi III DPR, mengadukan hakim agung ke Komisi Yudisial, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan mendatangi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Yohanes mengatakan Yusril dan Hartono ikut menikmati uang dari “bisnis” Sisminbakum yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp 420 miliar.
Lalu Wakil Jaksa Agung, Darmono Jumat silam membuka kotak pengunci: mengumumkan Yusril dan Hartono menjadi tersangka.
 
Yusril melihat ditetapkannya dia sebagai tersangka sebagai sesuatu yang politis.
 
Sesuatu yang dimaksudkan hendak menutup-nutupi kasus-kasus besar lainnya, dan mengalihkan perhatian besar publik.  
Menurutnya kasus itu sudah selesai dan dia sebagai menteri hanya mengeluarkan kebijakan, dan kebijakan menurutnya tidak bisa dihukum sama dengan Boediono yang mengeluarkan kebijakan soal Century itu.
 
Yusril memang berhak membela diri, karena di negara ini, antara kepentingan politik dan penegakan hukum tak pernah benar-benar berdiri sendiri.
 
Dua hal itu sering berkelindan untuk mecapai sesuatu yang lebih besar: imaji pemerintahan yang bersih dan mungkin juga kepentingan ekonomi.
 
Tapi pembelaan diri itu seharusnya juga tak hanya retoris dan disampaikan ke publik lewat media karena dia harus membuktikan, apa yang sebetulnya terjadi di pengadilan.
 
Dan apa pun alasan kejaksaan menetapkan Yusril dan Hartono sebagai tersangka, juga pembelaanYusril dalam kasus ini, publik akan semakin tahu,  penegakan hukum di Indonesia memang sesuatu yang menyediahkan, selain mahal tentu saja.
 
Mungkin karena ada faktor “force mayor” yang disebut Marwan itu, meski tidak jelas, apa “force mayor” itu.
Sumber: -