Covid-19, Ini Pola Restrukturisasi yang Disarankan Guna Penyelamatan Ekonomi

Covid-19, Ini Pola Restrukturisasi yang Disarankan Guna Penyelamatan Ekonomi
Ilustrasi Pinjaman (Foto: huffingtonpost)
/ YUD Rabu, 22 April 2020 | 11:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona (Covid-19) telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Selain penanganan langsung atas masalah wabah, pemerintah juga bersiap mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi imbas pandemi. Stimulus ekonomi tidak hanya bantuan tunai langsung ke masyarakat yang terdampak, tapi juga berupa program relaksasi dan restrukturisasi pada pelaku usaha dan organ-organ bisnisnya. Semua dilakukan agar perekonomian tidak colaps karena wabah ini.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan POJK no. 11 Tahun 2020.

Menurut Ivan Garda dari Pusat Advokasi Bisnis dan Restrukturisasi Indonesia peraturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kreditur dengan debitur.

"Apabila dicermati bahwa peraturan dimaksud memberikan keleluasaan bagi kreditur secara dominan untuk memberikan penilaian dan penawaran bentuk restrukturisasi, sehingga terdapat potensi terjadi ketidakseimbangan bentuk restrukturisasi antara kreditur dan debitur," kata Ivan, Rabu (22/4/2020).

Di samping itu aturan tersebut hanya mencakup kreditur yang berbentuk perbankan dan lembaga keuangan nasional, sementara debitur dapat saja memiliki kewajiban selain kepada perbankan dan lembaga keuangan nasional seperti misalnya terhadap kreditur suplier atau perbankan asing yang tentunya tidak tunduk kepada aturan dimaksud.

Sebenarnya perangkat regulasi untuk melakukan terobosan penyelamatan bisnis telah diatur melalui skema hukum perdata khusus. Skema penegakan hukum tersebut memiliki relevansinya pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU).

"Diperlukan beberapa penyesuaian sehingga undang-undang yang memang ditujukan untuk pemulihan kondisi perekonomian dengan memberikan perlindungan pada kreditur dan debitur bisa menemukan konteksnya dengan krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 ini," imbuh Ivan.

Dalam undang-undang tersebut kepentingan baik debitor ataupun kreditur terakomodir dalam bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pemerintah telah memiliki visi relaksasi dan restrukturisasi yang bersifat stimulus saja, sedangkan operasional bisnis harian yang dihadapi pelaku usaha jauh lebih kompleks.

Maka dalam mengatur relasi keuangan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya termasuk pelaku usaha di bidang keuangan maka tatanan hukum perdata khusus sangatlah signifikan karena memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan mencakup penyelesaian seluruh kreditor yang dimiliki oleh debitor.

Selain kesepakatan-kesepakatan restrukturisasi di antara para pihak pelaku usaha, sampai saat ini UUK dan PKPU adalah regulasi mutakhir yang mengatur relasi kewajiban keuangan antara debitor dan kreditor manakala terjadi krisis keuangan di antara debitor dan kreditor. Di mana relasi kewajiban keuangan antara debitur dan kreditur dapat direstrukturisasi dengan berkepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Debitur yang mampu mengukur kemampuannya dalam menjalani masa krisis ini dapat memberikan proposal program restrukturisasi terhadap kreditur, dan penilaian atas proposal dilakukan langsung oleh kreditur.

Lantas bagaimana relasi pemerintah, debitur dan kreditur bisa dijalankan untuk mengatasi krisis?

"Debitur tentu dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi dan restukturisasi dari pemerintah untuk kemudian diformulasikan oleh debiturnya melalui proposal restrukturisasi yang diajukan kepada para kreditornya berdasarkan POJK No. 11 tahun 2020.
Namun apabila bentuk pola restrukturisasi yang ditawarkan oleh kreditur dianggap tidak memadai oleh debitur, maka debitur dapat berinisiatif untuk melakukan pola restrukturisasi berdasarkan perjanjian atau untuk relasi yang lebih kompleks maka UUK dan PKPU dapat digunakan agar restrukturisasi menjadi lebih seimbang dan menyeluruh," papar Ivan.

Harapan besarnya tentu tersedianya likuiditas dan penjaminan bagi debitor sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No.1 Tahun 2020, sehingga hubungan debitor dan kreditor dapat diselamatkan khususnya hubungan hak dan kewajiban secara keperdataan untuk tetap menghidupkan proses dan situasi bisnis.

Sehingga dorongan ekonomi makro oleh pemerintah melalui berbagai macam produk relaksasi dan restrukturisasinya akan menemukan detail ekonomi mikronya melalui hukum perdata khusus. Dengan demikian debitor kembali mampu produktif tanpa harus mengorbankan hubungan dengan para krediturnya.

"Dengan survive dan kembali produktifnya para debitur secara masif dalam skala nasional, maka terselamatkanlah perekonomian Indonesia. Selain itu diharapkan perekonomian Indonesia memiliki imunitas terhadap krisis berkelanjutan dengan memahami keekonomian Covid-19," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com