Hadapi Dampak Covid-19, Buruh Diminta Bersikap Rasional

Hadapi Dampak Covid-19, Buruh Diminta Bersikap Rasional
Sektor industri ekonomi kreatif yang tengah masa sulit dalam menghadapi musibah Covid-19. (Foto: istimewa)
Lona Olavia / WM Sabtu, 2 Mei 2020 | 08:02 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Para buruh diminta untuk bersikap rasional dalam menyikapi dampak yang tercipta dari Covid-19. Terkait adanya perbedaan pendapat khususnya Omnibus Law di kalangan buruh, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menilai, meski hal itu lumrah adanya, namun harus menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Apalagi, banyak sektor industri yang terdampak dari derasnya gempuran virus corona ini.

"Sebagai pemangku kepentingan kami menghormati perbedaan pendapat yang ada di komunitas buruh terkait Omnibus Law.  Namun, kami berharap teman-teman buruh juga rasional terhadap kondisi saat ini. Pandemi ini menciptakan banyak pengangguran. Penambahan penganggurannya saja oleh Kementerian Keuangan diproyeksikan bisa bertambah antara 1,16-5.2 juta pekerja karena pandemi. Ini belum termasuk yang baru lulus dan pengangguran yang sudah terjadi sebelum wabah," katanya, kepada Beritasatu.com, Jumat (1/5).

Shinta menggambarkan, betapa banyak lapangan kerja yang harus diciptakan hanya agar tingkat pengangguran ini tidak menjadi socio-economic hazard bagi negara. Bukan hanya APBN atau ekonomi nasional yang terbeban karena harus menyantuni, tetapi juga bahaya bagi negara secara keseluruhan karena selain beban ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi rentan menciptakan social chaos seperti kerusuhan atau kriminalitas. Di mana, hal itu menyebabkan semua masyarakat sengsara.

Adapun, tujuan RUU Cipta Kerja, menurutnya, baik untuk memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan. Apalagi, pengangguran yang tercipta karena pandemi lebih mudah dan lebih cepat diserap.

"Kalau lapangan kerja tersedia lebih banyak, pekerja pun bebas memilih mau kerja di mana dengan penghasilan berapa sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Pasar tenaga kerja kita akan sehat dan favorable bagi pekerja-pekerja yang punya produktifitas dan kompetensi kerja yang baik. Ada mekanisme dalam Omnibus di mana pekerja bisa dibiayai untuk reskilling dan upskilling supaya buruh tidak seumur hidup jadi buruh dan bisa punya penghasilan yang lebih baik," jelasnya.

Bahkan Omnibus, sambung Shinta juga menciptakan unemployment insurance bagi pekerja sehingga bila suatu saat pandemi seperti ini terjadi lagi, pekerja yang dirumahkan bisa memperoleh pengganti penghasilan yang hilang dari mekanisme unemployment insurance tersebut.

Sementara, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), pelaku usaha sejujurnya tidak mau ada PHK tetapi kondisi saat ini sangat menyulitkan keuangan perusahaan. Dalam kondisi saat ini, Shinta mengklaim perusahaan tidak bisa melakukan produksi dan tidak bisa melakukan penjualan karena kegiatan usahanya tidak ada atau karena pasarnya menyusut tajam. Alhasil, perusahaan juga hampir tidak punya penghasilan apapun untuk membiayai pekerjanya.

"Jadi, mau tidak mau pekerja dirumahkan atau di-PHK. PHK juga bukan opsi yang mudah atau bahkan murah bagi perusahaan. Saat ini justru, banyak perusahaan yang mati-matian mempertahankan pekerjanya dari PHK. Kalau ada PHK, perusahaan harus bayar pesangon dan saat ini pun banyak perusahaan yang tidak mem-PHK karena tidak sanggup bayar pesangon pekerjanya," kata ia

Lalu terkait tuntutan meliburkan buruh dengan upah dan tunjangan hari raya (THR) 100 persen, Kadin mengembalikan ke kondisi masing-masing perusahaan. Pasalnya, kondisi keuangan tiap perusahaan jelas berbeda.

"Jika memang perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan arus kas yang memadai dipaksakan seperti apapun tidak bisa dipenuhi. Marilah kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah dan harapan agar pandemi cepat berlalu," ungkap Shinta.

 



Sumber: BeritaSatu.com