Khawatir Tidak Efektif Penggunaannya, Darmadi: Dana Talangan dan PMN Harus Dibahas di Komisi VI DPR

Khawatir Tidak Efektif Penggunaannya, Darmadi: Dana Talangan dan PMN Harus Dibahas di Komisi VI DPR
Darmadi Durianto (Foto: Istimewa)
Hotman Siregar / RSAT Selasa, 12 Mei 2020 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mempertanyakan skema pemulihan ekonomi nasional yang tertuang dalam PP 23 Tahun 2020. Yang jadi pertanyaan, lanjut dia, yaitu soal skema pemberian dana talangan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN.

“Di PP tersebut pemerintah kan mengalokasikan dana sebesar Rp 318,06 triliun untuk pemulihan ekonomi. Nah dari jumlah itu sebagiannya diperuntukkan untuk BUMN yang dibagi dalam dua skema. Pertama untuk PMN ke BUMN sebesar Rp 25,27 triliun dan talangan sebesar Rp 32, 65 triliun. Dana talangan dan PMN ini untuk apa saja, kita perlu penjelasan," kata Bendahara Megawati Institute itu dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, penjelasan diperlukan agar setiap penggunaan dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita mendukung kok PP tersebut sebagai langkah penyelamatan. Tapi ini kan menyangkut aksi korporasi jadi mesti mendapat persetujuan Komisi VI DPR dan sesuai juga dengan Pasal 9 PP No.23/2020. Kita perlu tahu detail penggunaan dana talangan dan PMN itu rinciannya seperti apa," tandas politikus PDIP itu.

Darmadi juga mempertanyakan alasan mendasar di balik pemberian dana talangan ke beberapa BUMN.

"Misalnya Garuda dikasih talangan Rp 8, 5 triliun padahal komposisi kepemilikan saham Garuda itu kan beragam, yakni 60,5 % sahamnya dimiliki pemerintah, 30.5% dimiliki oleh group CT (swasta), dan 9% dimiliki publik. Kalau pemerintah kasih dana talangan Rp 8,5 triliun, maka Group CT juga harus memberikan 4,2 triliun ke Garuda agar equal treatment. Ini menyangkut aksi korporasi," tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.

Begitupun PTPN yang mendapat dana talangan Rp 4 triliun dan Krakatau Steel dapat talangan Rp 3 triliun. Krakatau Steel misalnya sudah mendapat PMN sebelumnya dan baru selesai restrukturisasi, sekarang tiba tiba mendapat dana talangan lagi, buat apa coba?," sambungnya.

Yang jelas, kata dia, DPR memerlukan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah terkait kebijakan ini.

"Sekali lagi DPR akan meminta penjelasan dan ini mesti didalami. Kalau gak didalami nanti uang negara bisa raib seperti contohnya PMN ke Merpati Nusantara Airline," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com