Anggota Komisi VI: Bank BUMN Jangan Dijadikan Tumbal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Antisipasi Krisis Sistem Keuangan

Anggota Komisi VI: Bank BUMN Jangan Dijadikan Tumbal

Rabu, 13 Mei 2020 | 18:23 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengingatkan semua pihak agar benar-benar mencermati mekanisme penunjukan bank-bank kelas kakap, termasuk bank milik negara (Himbara), untuk menjadi penyangga likuiditas (bank jangkar) bagi bank-bank yang kesulitan likuiditas akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: Anggota Komisi VI Apresiasi BNI Restrukturisasi Kredit UMKM

"Ini kan jika ada bank kesulitan likuiditas, maka dibantu bank lain yang dalam PP 23/2020 disebut sebagai bank peserta, yang di dalamnya ada bank-bank BUMN. Ini kalau tidak ada perhitungan matang, bisa bermasalah di kemudian hari,” ujar Mufti di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Mufti mengatakan, bank-bank BUMN adalah bank besar dengan risiko sistemik. Jika kemudian pasokan likuiditas dari pemerintah yang semestinya digerojok ke bank BUMN ternyata terganggu, dan di sisi lain bank BUMN tetap menyangga likuiditas bank lain, maka akibatnya bisa fatal.

Padahal, bank BUMN saat ini juga sedang berjibaku menjalankan tugas restrukturisasi kredit bagi dunia usaha terdampak pandemi Covid-19, yang otomatis membuat likuiditas mereka menjadi sangat ketat.

"Kita berpikir yang agak-agak seram untuk antisipasi, karena bank BUMN ini bank besar dengan risiko sistemik yang luar biasa. Kalau likuiditas Himbara terganggu, maka operasional mereka terganggu, dampaknya panjang,” ujar Mufti.

Baca Juga: Mufti Anam Sarankan Wamen Tak Jabat Komisaris BUMN

Mufti menambahkan, problematika hukum juga dimungkinkan terjadi bila di kemudian hari ternyata bank penerima kucuran likuiditas (bank pelaksana) dari Himbara bermasalah. Jika itu terjadi, OJK dan BI tidak terlibat, karena perjanjian kerja sama kucuran likuiditas tidak melibatkan mereka.

"Bank jangkar menyelamatkan bank yang kesulitan likuiditas itu diatur berdasarkan kerja sama dua bank itu sendiri. Nanti kalau bank pelaksana kolaps, dan ternyata kredit yang digadaikan adalah aset tak bernilai, bisa ruwet meski ada skema penjaminan LPS,” ujarnya.

Yang perlu ditekankan, sambung Mufti, adalah tidak ada kriminalisasi ke manajemen bank BUMN bila ternyata ada masalah dalam proses kerja sama bank peserta dan bank pelaksana.

"Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Misalnya bank pelaksana kolaps dan ditemukan indikasi mereka melanggar hukum dalam pemanfaatan bantuan likuiditas. Sejak awal perlu dibangun kesepahaman, manajemen bank jangkar ini sejauh mana posisi hukumnya bila ada masalah di bank pelaksana?” papar Mufti.

Baca Juga: Pemerintah Beri Subsidi Bunga untuk UMKM

Oleh karena itu, Mufti mengusulkan dalam aturan teknis, BI dan OJK dilibatkan dalam kerja sama likuiditas antar-bank tersebut, mengingatkan dalam PP tidak diatur.

"BI dan OJK itu tugasnya mengatur sistem keuangan sesuai peran masing-masing, jadi harus tertera jelas tanggung jawabnya dalam skema penyelamatan bank. Jangan semua tanggung jawab legal formal penyelamatan likuiditas ini dibebankan ke bank BUMN. Ya istilahnya manajemen bank BUMN ini jangan dijadikan tumbal-lah," ujar Mufti.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

WE+ Gandeng Posfin, Perluas Akses Klaim Asuransi

WE+ (WEPLUS) menggandeng PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) untuk memperluas pasar serta memberi kemudahan dalam layanan klaim.

EKONOMI | 20 September 2021

Anak-Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan ke Mal, APPBI Siap Kawal Prokes

“Protokol kesehatan harus tetap diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten,” tegas Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.

EKONOMI | 20 September 2021

10 Daerah di Luar Jawa-Bali Masih Jalankan PPKM Level 4

PPKM level 4 diterapkan di 10 kabupaten/kota karena terkait dengan aglomerasi, jumlah penduduk maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%.

EKONOMI | 20 September 2021

Pasca-Merger, Penyesuaian SOP Pelindo Dilaksanakan Bertahap

"Standardisasi akan dilakukan bertahap, baik aspek komersial, operasional, maupun keuangan," terang Putut.

EKONOMI | 20 September 2021

Dukung PON XX, Grup Garuda Indonesia Tambah Frekuensi dari dan ke Papua

Garuda Indonesia akan meningkatkan kapasitas penerbangan dengan menambah frekuensi layanan penerbangan domestik dari dan menuju Papua.

EKONOMI | 20 September 2021

Indef: Food Estate Perlu Diperkuat Kolaborasi Stakeholder

Kebijakan ketahanan pangan seperti food estate sebaiknya juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan.

EKONOMI | 20 September 2021

Serapan KUR Pertanian Capai 78,23%

Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19, Kemtan telah menjalankan sejumlah strategi, salah satunya melalui KUR.

EKONOMI | 20 September 2021

Menpupera: Kampus UIII Siap Digunakan November 2021

Pembangunan kampus UIII tahap kedua yang dikerjakan PT PP (Persero) senilai Rp 279,9 miliar sudah rampung 100% dan masuk tahap penyelesaian akhir (finishing).

EKONOMI | 20 September 2021

IHSG Ditutup Melemah, Asing Lepas BBRI

Investor asing mencatat net sell di semua pasar sebesar Rp 361,47 miliar pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/9/2021).

EKONOMI | 20 September 2021

IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Saham CBMF Top Gainers

Saham CBMF Melesat 34,12% pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/9/2021).

EKONOMI | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Ikuti Arahan Anies, PT Food Station Distribusi Pangan Murah Bersubsidi di Kepulauan Seribu

Ikuti Arahan Anies, PT Food Station Distribusi Pangan Murah Bersubsidi di Kepulauan Seribu

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings