PP Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Melindungi Usaha Rakyat dari Dampak Covid-19

PP Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Melindungi Usaha Rakyat dari Dampak Covid-19
Perajin menyelesaikan pembuatan hiasan mahar pernikahan di Kuchiwalang Art, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/4/2020). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus sebesar Rp 6,1 triliun untuk relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan dalam bentuk penundaan pokok cicilan dan bunga kredit. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 13 Mei 2020 | 19:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang terkena dampak wabah Covid-19. Selain itu, PP tersebut diterbitkan untuk melindungi perekonomian agar tetap bertahan di tengah wabah.

"PP ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan usaha rakyat agar tetap bertahan di masa sulit dan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata Dini Purwono, Rabu (13/5/2020).

Dijelaskannya, ada sejumlah pilihan bantuan yang disediakan pemerintah lewat PEN. Pertama, lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, atau melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah.

Kedua, melalui penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar, untuk melakukan restrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja.

“Ketiga, melalui investasi dan atau penjaminan pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” ujar Dini Purwono.

Adapun sumber pendanaan PEN diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lainnya sesuai perundang-undangan.

"Dalam pelaksanaannya, PEN diawasi dan dievaluasi oleh Menteri Keuangan bersama BPK dan BPKP untuk memastikan program ini dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional," terang Dini Purwono.



Sumber: BeritaSatu.com