Yonahes Buka-bukaan

Yonahes Buka-bukaan
Selasa, 20 Juli 2010 | 07:00 WIB

Mengapa Yohanes Waworuntu, direktur utama PT Sarana Rekatama Dinamika merasa dikorbankan?

Berbagai keterangan Hartono Tanoesoedibjo ketika diperiksa Kejaksaan Agung, 12 Februari 2009, sebagai saksi pengadilan Yohanes, dinilai oleh Yohanes “tidak benar”.
 
Kesaksian Hartono Tanoe seperti hendak membebankan seluruh tanggung jawab atas kebijakan dan kerja PT SRD pada Yohanes. Hartono Tanoe juga menyatakan seolah antara PT Bhakti Investama tak ada kaitannya dengan PT SRD. Benarkah?
 
Dari sekian kali perubahan pengurus PT SRD, nama Yohanes Waworuntu, S.E. tetap menjadi direktur utama. Sedangkan nama direktur dan komisaris berubah-ubah, juga pemegang saham.
 
Berikut petikan wawancara wartawan beritasatu.com Rangga Prakoso dengan pria yang dikenai hukuman lima tahun tapi masih berstatus tahanan kota ini, Jumat 16 Juli lalu, di Pacific Place, Jakarta.
 
Sebelum wawancara dimulai, Yohanes menunjukkan foto suasana di sebuah ruangan di Departemen Kehakiman dan HAM pada 15 Januari 2001. Hari ini dilangsungkan gladi resik sistem administrasi badan hukum.
 
Tampak hadir Menteri Yusril Ihza Mahendra, Dirjen Romli Atmasasmita, Hary Tanoesoedibjo. Duduk di deratan belakang, Yohanes. Foto ini, menurut Yohanes, membuktikan bahwa Hartono terlibat proses pembuatan Sisminbakum.
 
Di pengadilan, Hartono Tanoe membantah keberadaannya dalam gladi resik Sisminbakum. Kata Hartono menurut Yohanes, seumur-umur dia tidak pernah memakai, jadi foto itu rekayasa.
 
Hartono mengatakan Anda tidak pernah bekerja di Bhakti Investama, tapi langsung bekerja untuk SRD.
Lho, ini keterangan tidak dikarang-karang (sembari menunjukkan salinan lembaran bukti surat keterangan kerja dari PT Bhakti Investama). Saya minta keterangan ini ketika anak saya mau sekolah. Kan perlu ada surat keterangan kerja.
 
Menurut Hartono waktu diperiksa di Kejaksaan Agung, dia tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Anda, tapi Anda yang datang karena berniat investasi.
Itu bohong. Seolah-olah saya menaruh uang di Bhakti Investment. Itu rekayasa.
 
Di akta pendirian PT SRD Anda direktur utama. Anda ikut mendirikan perusahaan ini?
Saya baru masuk ke SRD September 2000. Saya tidak tahu apa-apa tentang pendiriannya.
 
(PT SRD berakta pendirian 30 Juni 2000, tapi sudah mendapat surat keputusan Dirjen Administrasi Badan Hukum pada 24 Juni 2000. Dirut, Yohanes Waworuntu, S.E.)
 
Lho, kok bisa begitu?
Saya tak pernah melamar kerja di SRD, tapi ditawari kerja di Bhakti Investama (dia menunjukkan salinan surat penawaran yang diteken oleh Hartono Tanoesoedibjo.
 
Saya baru menandatangani perjanjian kerja, 25 Juli 2000, dan mulai masuk kerja di Bhakti Investama sebagai general manager, 2 Agustus 2000. Saya masih ingat betul, gaji saya Rp 22,5 juta.
 
Presiden direktur Bhakti saat itu Hary Tanoesoedibjo. Saya ditugaskan ke PT  SRD, 2 September 2000, sampai kasus Sisminbakum ini terjadi tahun lalu.
 
Lalu akta PT SRD 30 Juni itu?
Soal akta SRD 30 Juni 2000, saya tak pernah menandatangani akta di depan notaris. Saya baru tahu [akta itu] ketika diperiksa di Kejaksaan Agung. Saya kaget sekali.
 
Belakangan baru saya tahu, akta itu tanggalnya dibuat mundur. Yang bikin Deddy Happy atas perintah Hartono Tanoe. Waktu itu, Deddy kan corporate legalnya Bhakti, sedangkan Hartono direkturnya.
 
Juga akta pengangkatan saya dibuat mundur menjadi 30 Juni. Yang membuat Deddy Happy atas perintah Hartono
 
Anda tahu yang membuat itu Deddy Happy?
Karena dia corporate legal-nya Bhakti. Dia bekas legal-nya Bank Danamon. (Yohanes pernah bekerja di Bank Danamon, lihat Setelah Lulus dengan Predikat Terbaik).
 
Keanehan yang lain, pada 18 Juli 2000 Hartono sudah membayar uang muka 25 persen, Rp 128 juta, untuk biaya pembuatan software.
 
Padahal, surat keputusan menteri tentang pemberlakuan Sisminbakum baru pada 4 Oktober 2000. Dan penunjukan PT SRD sebagai pelaksana Sisminbakum baru dengan surat keputusan menteri tertanggal 10 Oktober 2000.
 
Sekarang saya tanya, adakah investor yang berani investasi uang Rp 128 juta tapi belum ada kepastian hukumnya? Artinya sudah ada deal sebelumnya.
 
Biaya pembuatan sistem ini hanya 4 kali Rp 128 juta, Rp 512 juta?
Kalau Hary Tanoe mengatakan biaya investasi software Rp 2,5 miliar, itu bohong. Ya, sebenarnya hanya Rp 512 juta. Itu yang dibayarkan ke John Saroja yang membuat sistemnya.
 
Bagaimana dengan kerja sama PT SRD dengan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman?
Saya menandatangani perjanjian itu 8 November 2000. Tetapi draft perjanjian kerjasama sudah diparaf awal Agustus 2000 oleh Hartono Tanoe, Gerard Yakobus, dan Romli (dirjen AHU).
 
Sebelumnya, 15 September 2000, atas perintah Hartono, saya disuruh mengajukan harga dan proposal ke koperasi pegawai itu. Proposal itu saya terima dari Hartono, yang membuat proposal itu saudari Tin dan Natalia dari Bhakti Investama.
 
Seminggu sebelumnya, 7 September 2000, Koperasi sudah memberikan surat keberatan kepada Menteri tentang access fee yang diusulkan yaitu Rp 1.350.000.
 
Koperasi minta jangka waktu lima tahun dan access fee-nya Rp500 ribu. Pembagiannya, 75 persen untuk SRD dan 25 untuk Koperasi. Dan itu semua harus ada payung hukum berupa Keputusan Menteri, dan diaudit oleh akuntan publik.
 
Terungkap di persidangan, draft perjanjian kerjasama dibuat pada awal Agustus. Seratus persen [draft itu] sama dengan yang saya tandangani pada 8 November. Jadi, usulan Koperasi pada 7 September 2000 tersebut ditolak.
 
Siapa yang mengeluarkan uang PT SRD?
Sebagai dirut, saya buka rekening SRD di Danamon cabang GKBI pada 19 April 2001. Siapa yang bisa keluarkan uang? Saya memberi kuasa menandatangani pengeluaran uang kepada Hartono Tanoe, Hary Tanoe, Fransisca L. Tharik, dan Rukman Prawirasasra.
 
Mereka semua orang Bhakti Investama. Hary presiden direktur, Hartono direktur, Fransisca direktur Bhakti Capital, dan Rukman direktur Bhakti Investama.
 
Dua dari empat orang ini, Hartono Tanoe sebagai penentu. Jadi harus ada tandatangan dia. Jadi, [dia tidak mungkin menjadi penentu] kalau bukan yang punya.
 
Kalau saya yang punya, dan saya kasih kuasa ke orang lain, berarti saya orang goblok.
 
Kenapa Anda mau memberi kuasa itu?
Dia [Hartono Tanoe] yang punya. Saya dipaksa kasih kuasa ke Hartono, Hary, Fransisca, dan Rukman. Di sinilah permainannya dia. Saya jadi bumper-nya. Dari awal sudah diatur sedemikian rupa.
 
Tapi kenapa Anda mau?
Saya ada masalah di keluarga. Anak saya sakit kanker darah. Umur saya waktu itu 55 tahun. Saya mau kerja di mana? Saya butuh kerja untuk berobat. Biar dimaki-maki, ya sudahlah yang penting bisa menghidupi anak istri.
 
Bagaimana proses Anda memberi kuasa itu?
Thio Me Me yang sudah menyiapkan surat kuasa pembukaan rekening. Saya pikir hal biasa kalau kasih kuasa kepada yang punya. Ya, saya tekenlah [surat kuasa itu].
 
 
Sumber: -