Kepala BP2MI: Saatnya Perang terhadap Sindikat Pekerja Migran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kepala BP2MI: Saatnya Perang terhadap Sindikat Pekerja Migran

Minggu, 17 Mei 2020 | 19:35 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Praktik para mafia pekerja migran tidak akan ditoleransi. Eksploitasi manusia yang terjadi selama beberapa dekade akan dihentikan. Saat ini adalah momentum untuk melenyapkan semua praktik kotor itu.

"Ini bisnis kotor yang harus dihadapi bersama dan saya mohon dukungan dari teman-teman pers," ujar Benny Rhamdani, kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam diskusi virtual dengan para pemimpin redaksi nasional, Jumat (15/5/020).

Sebelumnya, BP2MI bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yakni lembaga pemerintah nondepartemen yang berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. TKI kini diubah menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Asosiasi yang mengirimkan pekerja ke luar negeri, kata Benny, meraup keuntungan sangat besar. Lewat pengiriman sesuai prosedur, asosiasi memperoleh Rp 5 juta untuk satu pekerja. Jika dijalankan sesuai prosedur, keuntungan mereka sudah sangat besar. Namun, mengapa mereka lebih senang menjalankan kegiatan yang tidak sesuai prosedur?

"Menurut teman-teman yang bergerak di pengiriman, secara prosedural keuntungan mereka dari pebisnis unprocedural dari satu pekerja kurang lebih Rp 15 sampai Rp 25 juta per orang," papar Brani, nama sapaan Benny.

Bisnis kotor ini, demikian Brani, melibatkan banyak pihak. "Kita tidak mau seolah-olah negara lumpuh. Tidak berdaya di hadapan mereka. Negara tidak berani menyatakan perang kepada mereka. Sekarang, saya menyatakan perang kepada mereka," tegas Brani.

Asosiasi yang melanggar peraturan, kata Brani, akan diberikan sanksi tegas. Sistem mereka tidak bisa terkoneksi dengan sistem BP2MI, sehingga menjadi ilegal.

"Pada hari pertama saya sertijab, saya menyatakan BP2MI perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal," ungkap Brani.

Mereka memiliki kekuatan besar, baik pemilik dana maupun penguasa. Karena menyangkut nasib pekerja migran, nasib bangsa, dan harkat manusia, perang melawan sindikat pengiriman PMI adalah perang suci.

Asosiasi yang melanggar akan dicabut izin untuk menyalurkan PMI dan sistem mereka langsung diputuskan, sehingga tak bisa lagi terkoneksi dengan sistem BP2MI.

Mereka yang menjadi pekerja migran tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Jika ada yang minta uang, calon harus menolak.

"Mudah mudahan ini menjadi momentum. Kita imbau para peminat PMI untuk mendaftar melalui BP2MI atau lembaga resmi. Hindari calo," tegasnya.

Peran pekerja migran sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Remitansi atau pengiriman dana pekerja migran ke Indonesia pada 2015 mencapai Rp 129,29 triliun. Pada 2016 sebesar Rp 117,67 triliun, lalu 2017 sebesar Rp 118,83 triliun, kemudian pada 2018 sebesar Rp 158,87 triliun, sedangkan pada 2019 baru mencapai Rp 66,91 triliun.

Terkait masalah pandemi Covid-19, Kemnaker mengeluarkan Keputusan Menaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang Pembatalan, Penundaan, dan Keberangkatan PMI. BP2MI pun menindaklanjuti keputusan ini. Perusahaan yang masih menampung calon pekerja migran di balai latihan kerja luar negeri (BLKN) diminta memulangkan mereka.

Satu perusahaah yang memiliki BLKN di Bekasi, demikian Brani, masih menampung 89 pekerja migran dan belum memulangkan mereka. Para calon pekerja migran itu, antara lain berasal dari Lombok, Palu, Makassar, Kendari, dan beberapa wilayah di NTT. "Bayangkan, negara seolah tidak berdaya. Saya marahi semua jajaran. Saya tantang mereka untuk menunjukkan keberanian. Tidak boleh lembek di hadapan perusahaan," ungkapnya.

Ketika diancam sanksi, kata Brani, perusahaan akhirnya patuh.

Politisi dari PDIP itu juga mengaku langsung mendatangi para anak buah kapal (ABK) di Bambu Apus, Jakarta Timur.

"Yang membuat saya menangis, rata-rata usia mereka 19, 20, 21, 22, dan yang paling tua 23 tahun. Apa yang mereka ceritakan? Mereka benar-benar mengalami kekerasan fisik," ujar Brani.

Mereka mengalami diskriminasi makanan dan minuman. Minuman mereka adalah air hasil sulingan air laut yang rasa asinnya tidak pernah hilang. Makanannya sudah disimpan di freezer, kadang sudah sepekan. Mereka tidak pernah digaji selama 14 bulan. Ada ABK yang meninggal dan jenazahnya dilarungkan di laut dan satu jenzah dikembalikan ke Tanah Air. Mereka adalah korban ego sektoral. Perizinan tidak satu pintu. Masing-masing kementerian/lembaga memilki kekuasaan sendiri dalam memberikan perizinan.

Kewenangan perusahaan Indonesia yang beroperasi di luar negeri adalah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Kementerian luar negeri melalui perwakilan KBRI memiliki kewenangan memverifikasi, antara lain apakah perusahaan itu bonafide atau tidak.

80% Masalah Hulu
Pada kesempatan itu, Benny juga menyampaikan sekitar 80% kasus pekerja migran bermula pada lemahnya tata kelola di hulu, yakni saat perektutan. Karena itu, pihaknya sudah mengimbau agar koordinasi antarkementerian dan antarlembaga dilakukan dengan lebih baik.

"Harus ada perubahan substansial dalam tata kelola di hulu," ujarnya.

Selama 2015-2018, penempatan pekerja migran mencapai 1,2 juta orang, terdiri atas 550.000 orang pekerja formal dan 625.000 orang atau 53% pekerja sektor informal.

.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Waskita Karya Restrukturisasi Utang Rp 29,2 Triliun dari 21 Bank

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berhasil bernegosiasi dengan 21 bank pada proses restrukturisasi utang dengan total Rp 29,2 triliun.

EKONOMI | 20 September 2021

Rupiah dan Mata Uang Asia Terkoreksi Pagi Ini

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.251-Rp 14.274 per dolar AS.

EKONOMI | 20 September 2021

Teknologi Keamanan Dukung Bisnis Finansial Go Digital

Keamanan jaringan dan ICT solution sangat penting untuk terlindung dari upaya peretasan yang merugikan bisnis dan nasabah.

EKONOMI | 20 September 2021

Bagaimana Gerak IHSG? Cermati WEGE, BRIS, UNTR, dan EXCL

IHSG berpeluang menguat ke level 6.170 apabila mampu bertahan di atas level support 5.982, 5.938 dan resisten 6.170 dan 6.263.

EKONOMI | 20 September 2021

IHSG Melemah di Awal Perdagangan

Pukul 09.10 WIB, IHSG turun 13,0 poin (0,2%) menjadi 6.119.

EKONOMI | 20 September 2021


IHSG Diprediksi Turun, Simak Rekomendasi Sahamnya

Secara teknikal IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.093 - 6.185.

EKONOMI | 20 September 2021

Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Soekarno Hatta (Soetta) untuk mengecek prosedur pemeriksaan kesehatan penumpang inernasional.

EKONOMI | 20 September 2021

Ananta Wahana: Manfaat Asuransi Luar Biasa

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menegaskan manfaat asuransi luar biasa.

EKONOMI | 19 September 2021

Kawasan Industri Berikan Kontribusi Signifikan untuk Ekonomi Daerah

Kemperin terus mendorong peran kawasan industri (KI) untuk dapat memberikan kontribusi signfikan bagi ekonomi daerah dan nasional.

EKONOMI | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Mujahidin Indonesia Timur


# Napoleon Bonaparte


# Pengobat Alternatif Ditembak


# Manchester United



TERKINI
Waskita Karya Restrukturisasi Utang Rp 29,2 Triliun dari 21 Bank

Waskita Karya Restrukturisasi Utang Rp 29,2 Triliun dari 21 Bank

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings