KPK Akan Usut Suap Ongkos Haji

KPK Akan Usut Suap Ongkos Haji
Kamis, 22 Juli 2010 | 16:15 WIB

Komisi Pemberatasan Korupsi sudah menyiapkan taktik dan strategi untuk mengungkap kebenaran isu suap dalam penetapan biaya perjalanan ibadah haji 2010.  Strategi ini diterapkan setelah memperoleh informasi awal yang cukup tentang dugaan suap Rp25 miliar kepada Komisi VIII DPR dan pejabat Kementrian Agama.

“Strategi KPK tidak perlu diungkapkankan ke publik. Kami punya taktik dan strategi sendiri untuk meneluri dan mengungkap kebenaran informasi tersebut. Tunggu saja kelanjutannya,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, kepada wartawan beritasatu.com, hari ini.

Ia melanjutkan, KPK tidak pasif terhadap informasi yang diperoleh dari masyarakat. KPK selalu serius ketika menerima informasi tentang dugaan korupsi atau grarifikasi. Hanya saja KPK tidak bisa bertindak tanpa bukti awal yang kuat.

“Kita tidak bisa begitu mendapat informasi awal langsung memanggil. Semuanya harus melalui fakta dan data awal yang kuat serta verifikasi yang berkelanjutan,” tambah Johan.

Beredarnya dugaan suap dalam penetapan BPIH tidak terlepas dari alotnya mencari titik temu BPIH tahun ini. Selain membentuk panitia kerja, Komisi VIII dan Kementrian Agama sudah bertemu 23 kali untuk mencari kesepakatan BPIH tahun ini. Dalam biaya pemondokan di Mekah, misalnya, DPR menginginkan SR 2.600, sedangkan Kementrian Agama bersikukuh pada kisaran SR 3.000-3.100.

Sehari sebelum penetapan BPIH (Rabu, 21/7), Komisi VIII dan Kementerian Haji bertemu di Hotel Borobudur. Dari pertemuan yang kesekian kalinya di hotel tersebut kemudian beredar rumor adanya aliran dana Rp 25miliar. Sebanyak Rp 12,5 miliar untuk anggota Komisi VIII dan Rp 12,5 miliar untuk pejabat Kementrian Agama.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, menyatakan, potensi adanya suap sangat kuat. Karena berdasarkan perhitungan ICW ada sekitar Rp 601 miliar yang seharusnya tidak dibayar jemaah haji.

“Apalah artinya Rp 25 miliar rupiah jika dibandingkan dengan Rp 601 miliar,” ujarnya

Apalagi isu suap itu, sambungnya, muncul dari anggota DPR Komisi VIII. KPK bisa memanggil anggota DPR yang pertama kali meniupkan isu tersebut. Bidang penindakan KPK harus segera menangani masalah ini.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Hanura, Abdullah Fauzi Ahmad, tidak berani menjamin rekan-rekannya tidak menerima suap dengan alotnya pembahasan ini.

“Isu itu muncul karena sejak dulu dari tahun ke tahun BPIH selalu naik. Baru tahun ini BPIH bisa diturunkan," terang Fauzi.

Sumber: -