Hary Tanoe-Amari Membahas Hartono

Hary Tanoe-Amari Membahas Hartono
Kamis, 22 Juli 2010 | 17:55 WIB

Jika Anda memasuki Kejaksaan Agung, maka di halaman depan akan disambut papan putih berlambang Bhineka Tunggal Ika. Papan itu bertuliskan:

1. Setiap jaksa/pegawai pada jaksa agung muda tindak pidana khusus dilarang menerima tamu yang berhubungan dengan perkara (intervensi).
 
2. Setiap tamu yang tidak berkepentingan dilarang ke lantai 1s/d5.
 
3. Setiap tamu yang ingin mendapatkan informasi tentang penanganan perkara dapat menghubungi petugas informasi di lantai dasar dengan terlebih dahulu melapor kepada petugas piket.
 
4. Setiap tamu dilarang memberikan sesuatu/menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada jaksa/pegawai pada jaksa agung muda tindak pidana khusus yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
5. Setiap jaksa/pegawai pada jaksa muda tindak pidana khusus dilarang menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun juga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
6. Pelanggaran terhadap butir 1 dan 5 bagi jaksa /pegawai pada jaksa muda tindak pidana khusus akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (PP.nomor 30 tahun 1980/pidana), bagi tamu (selain jaksa/pegawai khusus pelanggaran butir 4) apabila terbukti akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pidana).
 
Jakarta, 15 April 2008
Jaksa Agung RI
 
Hari ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari ditanya beberapa wartawan termasuk wartawan beritasatu.com soal pertemuannya dengan Hary Tanoesoedibjo, Kamis pekan lalu. Hary Tanoe adalah Bos Grup MNC dan Grup Bhakti Investama. Dia adalah adik Hartono Tanoesoedibjo, tersangka korupsi Sisminbakum.
 
Bagaimana dengan bunyi butir pertama dari papan pengumuman yang dipajang di Kejaksaan Agung, yang melarang jaksa bertemu dengan tamu yang berhubungan dengan perkara?
Sebelum bertemu dengan Hary Tanoe,  [saya] bertemu dengan penasehat hukum Hary Tanoe bernama Martin Pongrenkun [mantan jaksa agung muda bidang pembinaan]. Dia bertemu dengan saya. “Pak Amari gimana kalau kira-kira kerugian negara itu dibayar. Bisa enggak?” kata Amari menirukan Martin.
 
“Silahan saja. Kalau pada waktu penyelidikan atau penyidikan, membayar kerugian negara justru meringankan.”
 
Pertemuan berikutnya, Pak Martin datang mengajak Hary Tanoe. Dia [Martin] ketemu dengan saya terlebih dahulu. “Bagaimana Pak kalau Pak Hary Tanoe mau dengar sendiri dari Bapak” kata Martin.
 
“Ya monggo [silakan] silahkan saja,” kata Amari
 
Dalam pertemuan itu, saya didampingi oleh Direktur Penyidikan Arminsyah dan Ester, Martin Pongrenkun. Sedangkan Hary Tanoe didampingi stafnya.
 
Pertemuan itu berlangsung setengah jam. Tidak ada perdebatan. Dia [Hary Tanoe] menyampaikan pandangannya, saya menyampaikan pandangan kejaksaan. Kebijakan internal kejaksaan, jika tersangka sudah membayar semua kerugian negara, [tersangka] bisa tidak ditahan.
 
Jadi tujuannya agar Hartono Tanoesoedibjo tidak ditahan?
Enggak. Bukan hanya itu [kebijakan kejaksaan]. Kan ada itikad baik?
 
Ada permintaan dari Hary Tanoe agar Hartono tidak ditahan?
Enggak ada. Dia hanya tanya bagaimana cara mengembalikan uang negara dan jumlahnya. Tidak ada tawar menawar.
 
Pertemuannya kapan?
Saya lupa harinya. Tapi bersamaan dengan pemeriksaan Hartono Tanoe. (Hartono Tanoe, kali terakhir diperiksa Kamis 15 Juli 2010)
 
Hary Tanoe bersedia membayar kerugian negara, artinya Hary mengakui adanya kerugian negara?
Itu tafsiran.  Jangan keburu begitu. Ada juga yang bayar kerugian negara kemudian mendapat hukuman yang lebih berat dari tuntutan. Sebagai contoh, Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah membayar semua kerugian negara dan diproses seperti biasa.  Dia dituntut empat tahun penjara, tapi putusan lima tahun. Jadi tergantung pada pengadilan.
 
Kerugian yang disebabkan oleh Hartono Tanoe berapa?
Sebenarnya [kerugian] oleh perusahaan PT SRD Rp 378 miliar.
 
Tapi jumlah itu bukannya putusan kepada Yohanes Woworuntu?
Apakah itu tanggung renteng atau dia [Yohanes] sendiri.  Sampai sekarang putusannya saya belum terima.
 
Jadi setiap orang yang berperkara bisa langsung bertemu?
Kalau dalam rangka konsultasi, kenapa tidak? Yang tidak boleh itu intervensi. Orang, keluarga atau siapa pun datang ke sini untuk intervensi, itu yang tidak boleh. Kalau bertamu boleh saja. Ini [pertemuan] bukan berkaitan dengan kolusi atau intervensi tapi meminta penjelasan. Kalau mau membayar itu berapa?
 
Kalau ada orang menanyakan kerugian negara, itu bukan namanya intervensi?
Ya enggak dong. Justru itu kooperatif namanya. Tujuan penanganan tindak pidana korupsi saat ini, yang utama adalah mengembalikan kerugian negara. Dan di dunia ini sedang berkembang restorative justice. Seorang yang melakukan tindak pidana, dibebani untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.
 
Contoh intervensi itu seperti apa?
Seorang tersangka mempergunakan pihak ketiga. Minta tolong supaya tidak ditahan atau dihentikan penyidikan. Dia meminta sesuatu mengenai hukum. Ini namanya intervensi
 
Berbeda dengan yang ditawarkan Hary Tanoe?
Beda. Biasanya yang datang pengacaranya. Tapi kemarin Pak Hary Tanoe mau ketemu sendiri. Pak Hotman [Paris Hutapea, pengacara Hartono Tanoe] sama sekali tidak membicarakan keinginan untuk membayar kerugian negara.
 
Bagaimana respons kejaksaan terhadap tawaran Hary Tanoe?
Dia [Hary Tanoe] minta dihitung, uang yang diserahkan ke PT  SRD. Karena menurutnya sudah untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Sementara kita belum bisa menghitung sampai kesitu. Kemarin baru menyampaikan, menurut perhitungan kejaksaan adalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.
 
Bapak sudah lapor ke Jaksa Agung?
Ya sudah.
 
Respons Jaksa Agung?
Itu kan pertemuannya bukan intervensi. Saya laporkan isi pembicaraan itu.
 
Berarti tidak ada masalah?
[Pertemuan] itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum.
 
Berarti akan ada lagi pertemuan dengan Hary Tanoe?
Kemungkinan
 
Bagaimana kalau dibayar oleh Hary Tanoe?
Uangnya akan disita sebagai barang bukti dan ditaruh di rekening penampungan. Kemudian tergantung putusan hakim.
 
 
Sumber: -