Perang Finansial, Perusahaan Tiongkok Bakal Dipersulit Listing di Wall Street

Perang Finansial, Perusahaan Tiongkok Bakal Dipersulit Listing di Wall Street
Ilustrasi mata uang asia yuan. (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Faisal Maliki Baskoro / FMB Jumat, 22 Mei 2020 | 14:16 WIB

Washington, Beritasatu.com - Krisis virus corona (Covid-19) membuat hubungan AS-Tiongkok semakin renggang. Kedua belah pihak saling menyalahkan asal-usul virus tersebut. Belum selesai urusan Covid-19 dan perang dagang, perang finansial antara dua perekonomian terbesar dunia ini mulai memanas.

Pada hari Rabu (20/5/2020), Senat AS meloloskan legislasi yang membatasi perusahaan Tiongkok melakukan listing di Wall Street atau menarik dana dari investor AS, kecuali mereka mematuhi peraturan dan standard audit Washington.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut melarang perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah asing untuk listing di bursa AS. RUU itu juga mengatakan, jika regulator AS tidak bisa mengaudit perusahaan selama tiga tahun berturut-turut, maka sahamnya akan dilarang diperdagangkan.

Saham Alibaba, yang diperdagangkan di AS, terkoreksi 2 persen setelah berita RUU ini beredar.

Meskipun RUU ini berlaku untuk semua perusahaan asing, tetapi pemrakarsa RUU ini secara spesifik mengatakan RUU ini menyasar perusahaan Tiongkok.

"Partai Komunis Tiongkok sering curang dan UU Akuntabilitas Holding Perusahaan Asing ini akan menghentikan kecurangan Tiongkok di pasar modal AS. Kita tidak bisa membiarkan ancaman asing terhadap dana pensiun AS mengakar di bursa kita," kata pemrakarsa RUU tersebut, Sen, John Kennedy dari Komite Perbankan Senat, Selasa sore di akun Twitternya.

RUU tersebut lolos dengan suara mutlak. Hal ini mengindikasikan kemarahan legislator di AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dan cara Pemerintah Tiongkok dalam menangani Covid-19.

April lalu, startup kopi dari Tiongkok Luckin Coffee, yang digadang-gadang bisa menyaingi Starbucks, mengaku bahwa direktur operasinya memalsukan penjualan sebesar 2,2 miliar yuan atau US$ 310 juta. Saham Luckin yang diperdagangkan di AS terkoreksi hingga 90 persen. Direktur utama dan direktur operasinya sudah dipecat dan sahamnya akan delisting.

Bank investasi China Renaissance mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, politisi-politisi AS mendorong delisting beberapa perusahaan Tiongkok dan mencoba membatasi eksposur dana AS ke pasar Tiongkok. Tekanan ini nyata karena pekan lalu, Pemerintah AS menginstruksikan dana pensiun dengan aset miliaran dolar untuk berhenti investasi di perusahaan Tiongkok.

"Isu ini akan berlangsung dan menjadi topik utama dalam Pilpres AS 2020," kata para analis di China Renaissance.

Pindah ke Hong Kong
Selama ini, AS dianggap tujuan utama karena prestise, valuasi yang lebih besar, dan memiliki basis investor yang pintar. Namun, China Renaissance mengatakan tekanan ini akan membuat perusahaan Tiongkok memindahkan investasinya ke negara lain.

Hong Kong akan menjadi tujuan berikutnya. Pekan ini, Indeks Hang Seng akan mengizinkan perusahaan melakukan dual listing di Hong Kong. Perusahaan yang memiliki listing utama di negara lain dan perusahaan yang memiliki saham dual-class akan diizinkan untuk listing di Hang Seng.

Morgan Stanley mengatakan hal ini akan menarik perusahaan Tiongkok di AS untuk melakukan listing sekunder di Hong Kong. Perusahaan seperti JD.com dan Trip.com dikabarkan berencana melakukan listing sekunder di Hong Kong. Raksasa teknologi Baidu juga mengatakan tengah mempertimbangkan listing sekunder di Hong Kong.

"Perusahaan yang bagus memiliki banyak pilihan tempat listing, tidak hanya di AS. Kami tidak khawatir tekanan AS akan merusak bisnis kami," kata CEO Baidu Robin Li dalam wawancara dengan China Daily.

Menurut data China Renaissance, ada 36 perusahaan Tiongkok di pasar modal AS yang bisa melakukan listing sekunder di Hong Kong.

Morgan Stanley mengatakan listing sekunder akan mendorong arus modal ke bursa Hong Kong dan memperkuat basis pasar dan investasi perusahaan Tiongkok di Asia. Akan tetapi, perusahaan Tiongkok akan kehilangan "brand premium" atau prestise karena bisa menembus pasar AS.

"Bagi perusahaan Tiongkok, mereka akan kehilangan brand premium sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa AS. Pasar modal AS selama ini dianggap lebih transparan daripada pasar modal Tiongkok. Bagi investor ritel di AS, mereka akan kehilangan eksposur ke perusahaan Tiongkok," kata Tianjun Wu dari Economist Intelligence Unit.



Sumber: CNBC.com