Aprindo: Penutupan Toko Ritel Bisa Memicu Panic Buying

Aprindo: Penutupan Toko Ritel Bisa Memicu Panic Buying
Pemilik toko mengarahkan pelanggan mencuci tangan sebelum berbelanja di toko kelontong SRC Devy di Menteng Dalam, Jakarta, Rabu (13/05/2020). ( Foto: Dok )
Lona Olavia / FMB Jumat, 22 Mei 2020 | 18:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bijak dalam membuat surat edaran pelarangan atau penutupan ritel modern dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan justru akan menimbulkan panic buying di masyarakat.

“Aprindo berharap Pemda dalam membuat surat edaran pelarangan atau penutupan ritel modern perlu bijak dan arif, karena prinsipnya kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh tidak ada. Jadi, tidak boleh ditutup karena bisa menimbulkan paranoid, panik dan gejolak di masyarakat,” tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aprindo Roy Nicholas Mandey, Jumat (22/5).

Apalagi, dalam Permenkes ada delapan sektor yang diizinkan dibuka selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yakni salah satunya sektor pangan, makanan, dan minuman, yang menempati posisi kedua setelah sektor kesehatan. Itu juga diperkuat dengan adanya SE Menteri Perdagangan 3 April lalu dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang bagi masyarakat.

“Ini perlu kearifan dan observasi yang mendalam, jangan sekedar keluarkan surat edaran begitu saja,” imbaunya.

Roy menambahkan, selama ini peritel modern sudah menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, bila pun ada pelarangan ritel berusaha, hal tersebut tidak boleh berlaku sama. “Kami harapkan tidak digenalisir, karena statusnya atau kondisinya itu yang non-Aprindo. Karena, saat ini masyarakat sedang euforia atau sesaat saja setelah Lebaran mereka lakukan tradisi belanja. Maka, akan timbulkan gejolak sosial dan panic buying, karena ini masalah perut, makanan dan minuman,” katanya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengharapkan agar Pemda bisa paham bagaimana melaksanakan instruksi Pemerintah Pusat. “Harusnya yang perlu dilakukan adalah pengawasan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan Kemenkes dan BPOM. Kalau ritel ditutup akan membahayakan, tidak saja ekonomi tapi juga sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, jika ritel sudah memenuhi protokol yang ditetapkan pemerintah soal pencegahan Covid-19, maka tidak ada alasan untuk pelarangan operasional di sektor pangan, makanan dan minuman. Kebutuhan masyarakat atas pangan, menurutnya harus dititikberatkan pemenuhannya.

“Harus dilihat dulu kasusnya seperti apa, biar tidak ada kesalahpahaman. Kenapa harus ditutup apakah tidak ada protokol kesehatan. Kalau sudah menerapkan peraturan PSBB dan protokol kesehatan yang berlaku tentunya tidak ada alasan untuk ditutup. Jangan sampai kita terburu-buru, padahal sudah sesuai regulasi,” katanya.

Adapun, dalam surat edaran Menteri Perdagangan yang ditembuskan ke gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia tertulis bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat, Pemda diminta untuk melaksanakan tiga hal. Salah satunya, membuka akses pengantaran (kurir) atau distribusi barang baik barang kebutuhan pokok dan barang penting, semua jenis obat-obatan, suplemen dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat atau barang-barang kebutuhan masyarakat lainnya memasuki wilayah selama protokol keselamatan antisipasi penyebaran Covid-19 dipenuhi atau dilaksanakan.

Namun, baru-baru ini ada tiga Pemda yakni NTB, Gorontalo, dan Banyumas yang mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada seluruh pelaku usaha toko dan swalayan tutup di hari Lebaran. Perintah penutupan sementara itu dilakukan selama dua hari, yaitu pada hari Lebaran tepatnya mulai 24 -25 Mei 2020. Peraturan tersebut menyusul langkah bupati yang sempat melakukan sidak ke sejumlah toko dan swalayan pada beberapa waktu lalu dan mendapati aktivitas keramaian para pembeli yang sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan menjadi hal yang terabaikan. 



Sumber: BeritaSatu.com