Saksi Ahli Indriyanto: Praperadilan Bisa Di-PK-kan

Saksi Ahli Indriyanto: Praperadilan Bisa Di-PK-kan
Rabu, 28 Juli 2010 | 15:15 WIB

Sidang Peninjauan Kembali SKPP Bibit-Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Prasetyo Ibnu Asmara dimulai pukul 11.30 dan berlangsung selama 90 menit.

Agenda sidang, mendengarkan keterangan saksi ahli dan memperlihatkan bukti baru pihak Kejaksaan.
 
Yuni Daru Winarsih, kuasa hukum Kejaksaan menunjukkan novum (bukti baru), antara lain berbagai surat sehubungan dengan dijadikannya Anggodo sebagai tersangka.
 
Surat-surat itu antara lain: pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai surat penyerahan barang bukti dan tersangka (Anggodo) kepada Jaksa Penuntut dan surat pelimpahan perkara Anggodo kepada pengadilan Tipikor.
 
Kejaksaan menghadirkan dua saksi: Edi Hartoyo, jaksa penuntut yang ditugaskan di KPK dan Indriyanto Seno Adji, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.
 
Dalam persidangan, Edi Hartoyo hanya sebagai saksi fakta. “Dia hadir untuk menjelaskan novum, yakni [adanya] persidangan Anggodo di Tipikor “ kata Yuni.
 
Sedangkan Indriyanto, sebagai saksi ahli hukum pidana menjelaskan tentang PK, berikut kutipannya.
 
Berikut wawancara wartawan beritasatu.com, Rangga Parkoso dengan Indriyanto, ihwal bisakah dalam praperadilan PK diajukan.
 
Apakah kejaksaan dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan tinggi?
Dalam Hukum ada asas interpretation cessat in claris atau asas kepastian hukum. Dalam praktik asas ini berkembang, memasukkan interpretation cessat non claris.
 
Berdasarkan kepastian hukum, terpidana atau ahli waris yang dapat mengajukan PK. Jadi dalam hal praperadilan, PK tidak bisa diajukan. Tapi, berdasarkan keadilan, dalam praperadilan pun PK dapat diajukan.
 
[Masalahnya] pengacara ada yang selalu berbicara menurut ketentuan hukum dan mengabaikan asas keadilan. Jaksa penuntut juga sama.
 
PK dapat diajukan oleh jaksa penuntut dan terpidana. Dalam perkara praperadilan ini siapa yang menjadi terpidana?
Belum ada.
 
Apakah suatu perkara suap dan pemerasan yang saling terkait dapat disidangkan bersamaan?
Itu delik serumpun. Dalam pidana, delik pokoknya suap. [Dalam hal ini] tidak bisa dilakukan sidang secara bersamaan, untuk menghindarkan seseorang dibahayakan atas  satu perbuatan yang sama dengan delik yang berlainan.
 
Jadi, ini perkara silang, deliknya berlainan. Pak Anggodo bisa [sekaligus] menjadi korban, saksi, dan tersangka.
 
Berkas perkara Bibit-Chandra dinyatakan lengkap oleh jaksa. Apakah dapat dihentikan prosesnya?
Kalau berkas sudah lengkap atau P21, dalam pasal 139 ada dua pemahaman. Berkas yang lengkap bisa dilimpahkan dan bisa juga tidak dilimpahkan.
 
Dijelaskan dalam pasal 140, berkas dihentikan karena alat bukti tidak cukup dengan perbuatannya bukan suatu tindak pidana.
 
Karena [perkara Bibit-Chandra] sudah P21, maka perkara ditutup demi hukum. [Penutupan perkara ] bukan sekadar [terdakwa] meninggal dunia atau [perkara] sudah kadaluarsa. Hukum pidana itu dinamis, berkembang sesuai tempat, waktu dan ruang.
 
Jadi kalau menggunakan asas keadilan maka dapat dilakukan pemberhentian perkara.
 
Agenda sidang pekan depan mendengarkan kesimpulan. Hakim ketua Prasetyo menjelaskan, dia tidak mengambil keputusan. “Yang terjadi di persidangan, akan dicatat dan disampaikan ke MA. Dan hakim MA yang memutuskan”
 
Sumber: -