ANALISIS

KPK Tak Mengejar Popularitas

KPK Tak Mengejar Popularitas
Senin, 2 Agustus 2010 | 09:30 WIB

Tahun ini program kerja KPK lebih fokus pada pencegahan. Karena itu dibangunlah Pusat Pelaporan Gratifikasi di Pertamina dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

 
Apakah ini berarti KPK bukan lagi komisi pemberantasan korupsi, melainkan komisi pencegahan korupsi?
 
KPK seolah kehilangan taring, hingga kinerjanya menurun. Hingga pertengahan 2010 KPK hanya berani membidik kasus-kasus dengan nilai korupsi kecil, dan target KPK lebih ke pejabat daerah. KPK sementara ini keok menghadapi aparat di pusat.
 
Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Chandra M Hamzah, pada lokakarya pembinaan dan pengembangan wawasan jurnalis di Bogor, Sabtu akhir Juli lalu, membantah.
 
Kalau yang dimaksudkan kasus besar semisal kasus Bank Century dan cek perjalanan yang melibatkan mantan deputi senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, kata Chandra, soalnya adalah belum ditemukannya cukup bukti.
 
“Khusus mengenai Century, perlu diingat bahwa KPK hanya bisa menindak kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” Chandra menjelaskan. “Tanpa [keterlibatan] penyelenggara negara, kasus tak bisa disidik.”
 
Namun tak berarti KPK tak melakukan apa pun. Dalam kasus Century, KPK berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian.
 
Sedangkan untuk kasus yang berkaitan dengan Miranda, harap masyarakat bersabar, kata dia. Kunci kasus ini pada Nunun Nurbaeti, istri mantan wakil kepala Kepolisian RI Adang Dorojatun.
 
Menurut beberapa saksi, Nunun membagi-bagikan cek perjalanan kepada sejumlah orang termasuk sejumlah anggota DPR, untuk memuluskan langkah Miranda S. Goeltom menjadi Deputi Senior Bank Indonesia.
 
Kesaksian Nunun menjadi kunci dan sementara ini Nunun “menghilang”. Soalnya, kata Ade Raharja, deputi bidang penindakan KPK, pemberian secara kontan, termasuk lewat cek perjalanan tak mudah dilacak, berbeda dengan transfer.
 
Meski begitu, dalam kasus cek perjalanan ini KPK sudah memvonis bersalah empat anggota DPR yang terbukti menerima cek perjalanan. Mereka adalah Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Udju Juhaeri, dan Endin AJ Soefihara.
 
Apakah pengakuan mereka di sidang perkara tak bisa digunakan untuk menjerat tersangka baru, termasuk pemberi cek tersebut? Menurut Ade, bisa, namun tetap memerlukan bukti tambahan.
 
Lain soalnya kalau kasus suap tertangkap tangan, seperti kasus Hakim Ibrahim. Dalam kasus ini hakim tersebut tertangkap tangan menerima suap dari pengacara Adner Sirait.
 
Tentang kritik bahwa KPK hanya bisa menangani kasus-kasus kecil, kata Chandra M. Hamzah: “Memang nilainya kecil, namun KPK berhasil menjerat hakim, aparat BPK.”
 
Barangkali ini memang soal yang relatif. Maunya masyarakat, mungkin, KPK juga membongkar soal suap yang popular, seperti Century, atau dugaan adanya rekening tak wajar perwira polisi, misalnya. Tapi bukankah tugas KPK bukan mengejar popularitas?
 
Yang jelas, komitmen KPK untuk memberantas korupsi tak surut setelah beberapa peristiwa menimpa lembaga ini. Kasus ketua KPK terlibat pembunuhan, kriminalisasi dua deputi KPK, antara lain.
 
Mulai pekan lalu, KPK mempercepat  analisis pengaduan yang masuk, dari mana pun datangnya.
 
Indonesia, bagaimanapun, tetap membutuhkan KPK, apalagi KPK yang andal: cepat bekerja, piawai menyelidik dan menyidik, tanpa pandang bulu, tanpa pandang apakah suatu kasus korupsi popular atau tidak.
Sumber: -