Regulasi Pemberantasan Korupsi Tak Memberi Efek Jera

Regulasi Pemberantasan Korupsi Tak Memberi Efek Jera
Senin, 2 Agustus 2010 | 16:20 WIB

Regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia hanya memberi ruang dan menekankan pada upaya menangkap orang, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

“Dalam pemberantasan korupsi, terus terang undang-undang yang ada tak memadai. Kita selalu fokus kejar orang dan memasukannya ke penjara, itu kurang memberi efek jera,” kata Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn), Chairuddin Ismail, di Jakarta, hari ini.
 
Dia mengatakan kalau hanya berfokus menangkap dan menjebloskan orang ke bui, pelaku korupsi akan menggunakan segara cara dengan kekuasaan dan uang yang dimiliki untuk mencitrakan dirinya tidak bersalah.
 
Chaeruddin karena itu mengusulkan mekanisme pidana harta kekayaan diterapkan di Indonesia untuk mendukung upaya pembuktian terbalik.
 
“Jadi kalau ada laporan kekayaan dari seseorang pejabat yang dianggap janggal, itu harus dianggap sebagai bukti awal di pengadilan. Sebagai pemilik pejabat itu harus menjelaskan tapi dia belum jadi tersangka,” ujar dia.
 
Itu juga yang harus dilakukan Polri dalam pengusutan rekening gendut para perwiranya.
 
“Saya bingung, waktu saya jadi Kapolri ngumpulin Rp 10 miliar saja ,susah, “ kata Chairuddin.
 
Dia menyarankan, soal rekening para perwira Polri itu harus dijelaskan secara tuntas agar tidak terus menjadi pertanyaan publik. “Uang sebesar itu dari mana sih, itu harus clear,” tegasnya
 
Kalau si pemilik kekayaan tak bisa membuktikan, maka yang bersangkutan bisa diproses lebih lanjut. “Kalau itu belum diterapkan, saya kira pemberantasan korupsi begitu-begitu saja,” kata dia.
 
Perampok
Chaeruddin menjelaskan, dalam kondisi bangsa sekarang, susah mencari pejabat yang jujur. Bahkan, para pejabat itu suka sekali saling sikut.
 
“Pejabat di Indonesia, mentalnya saling curiga terus. Saya ini waktu jadi letnan, di bagian reserse sudah tak kehitung menangkap para perampok. Misalnya ada lima orang perampok yang tergabung dalam satu komplotan, satu sama lain tak akan jujur, dan terbuka soal hasil rampokannya. Mereka akan saling sikut. Nah pejabat di Indonesia juga banyak seperti itu,” tuturnya.
 
Sumber: -