Pengembang Siap Laksanakan New Normal

Pengembang Siap Laksanakan New Normal
Ilustrasi perumahan. (Foto: Antara / Raisan Al Farisi)
Imam Muzakir / FER Kamis, 28 Mei 2020 | 16:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah menerapkan kenormalan baru atau new normal pada saat pandemi virus corona (Covid-19), disambut positif bagi kalangan pengembang. Era normal baru dinilai bisa mendorong pengembang untuk tetap semangat membangun rumah bagi rakyat.

Baca Juga: Penerapan Normal Baru Butuh Payung Hukum

"New normal harus segera dijalankan, dan mau tidak mau kita harus siap. Kebijakan ini selayaknya segera dilaksanakan apalagi untuk industri properti yang tidak melibatkan berkumpulnya banyak orang," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Junaidi, industri properti seharusnya sudah bisa dijalankankan jauh hari. Karena dengan masa pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), industri properti tetap bisa berjalan.

"Penerapan work from home atau WFH untuk instansi tidak membuat pelayanan jadi hambatan. WFH saya pikir sudah banyak disalah artikan sehingga pelayanan tutup. Ini juga yang menjadi hambatan. Konsep WFH menurut saya tidak diartikan work form holiday,” ujarnya.

Baca Juga: Pengembang Rumah MBR Harapkan Insentif Khusus

Junaidi menegaskan, industri properti, terutama bagi rumah bersubsidi pada dasarnya tidak begitu besar dampaknya akibat Covid-19 ini. Justru yang terkena imbas adalah sektor real estate yang ditujukan untuk kalangan atas.

"Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih tetap jalan, karena memang kebutuhan hunian subsidi di daerah juga masih cukup tinggi. Meski saat ini masyarakat harus lebih hati-hati," tandas Junaidi.

Saat ini, lanjut Junaidi, kendala yang dihadapi pengembang bukan hanya masalah Covid-19, tetapi permasalahannya hambatan justru ketidaksiapan pelayanan dinas yang terkait seperti soal sertifikasi lahan oleh BPN, Dispenda, dan juga pihak perbankan di daerah.

Baca Juga: Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 215.662 Unit

"Pelayanan di daerah berbeda beda dan tekadang tidak selaras dengan keputusan yang ada di pusatnya. Nah, ini justru yang menghambat sektor properti untuk bangkit lebih cepat," pungkas Junaidi.



Sumber: BeritaSatu.com