Hadapi New Normal, Pengembang Minta Dukungan Pemerintah

Hadapi New Normal, Pengembang Minta Dukungan Pemerintah
Junaidi Abdillah. (Foto: Istimewa)
Imam Muzakir / FER Kamis, 28 Mei 2020 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah menerapkan kenormalan baru atau new normal pada saat pandemi virus corona (Covid-19), disambut positif bagi kalangan pengembang. Era normal baru dinilai bisa mendorong pengembang untuk tetap semangat membangun rumah bagi rakyat.

Baca Juga: Pengembang Siap Laksanakan New Normal

"New normal harus segera dijalankan, dan mau tidak mau kita harus siap. Kebijakan ini selayaknya segera dilaksanakan apalagi untuk industri properti yang tidak melibatkan berkumpulnya banyak orang," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Junaidi, industri properti memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Karena 173 industri turunanan lainnya ikut terkait. Sehingga menggerakan ekonomi nasional.

"Kalau pelaksanaan masih terhambat juga, ya jangan salahkan ke pengembang, kalau program sejuta rumah (PSR) juga sulit tercapai," tegas Junaidi.

Baca Juga: Dorong PSR, Kempupera Bentuk 19 Balai Perumahan

Menurut Junaidi, kalangan pengembang membutuhkan support atau dukungan dari pemerintah. Pasalnya, pandemi virus corona atau akibat Covid-19, membuat seluruh sektor terkena dampak, termasuk kalangan pengembang properti.

"Apalagi pengembang kecil hidupnya tergantung dari konsumen atas kepemilikan rumah. Kalau KPR terganjal terus, tentu akan mempengaruhi cashflow dari pengembang sendiri untuk membangun rumah lebih besar lagi," jelasnya.

Junaidi menilai, pihak perbankan diharapkan mempermudah proses KPR bagi rumah subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena dengan kemudahan dan dorongan perbankan, perusahaan properti bisa berjalan dan tentunya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak perlu terjadi.

Baca Juga: WFH, Penyewaan Perkantoran Turun 22%

"Apalagi sektor properti untuk MBR ini memiliki resiko yang sangat kecil. Kalau cashflow jalan, rumah yang dijual terus berjalan, tentu tidak ada PHK dan ekonomi masih terus jalan," tandas Junaidi.



Sumber: BeritaSatu.com