Herman Diminta Tidak Mundur

Herman Diminta Tidak Mundur
Selasa, 3 Agustus 2010 | 12:50 WIB

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Jimly Assdiqhie meminta anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Irjen Pol. Herman Effendi mengurungkan niatnya keluar dari Satgas, karena persoalan antara Herman dengan Sekretaris Satgas Denny Indrayana bisa diselesaikan secara internal.

“Saya kira jangan mundur. Nanti bisa jadi preseden yang tidak baik. Lebih baik dibicarakan secara internal. Atau jika tetap berkonflik ya dua-duanya mundur saja,” kata Jimly kepada wartawan beritasatu.com, usai menjadi pembicara di seminar  "Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan HAM dan Peran Advokat Untuk Kepentingan Publik", di Jakarta, hari ini.

Jimly mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhouono juga  tidak perlu turun tangan menyelesaikan konflik internal yang terjadi di Satgas. Menurutnya, konflik internal semacam itu, harus bisa diselesaikan oleh Denny sebagai pihak yang telah menuding Herman sebagai bagian dari mafia.
 
Menurutnya, Satgas sejauh ini sudah berhasil menjalankan fungsinya sebagai ice breaking di tengah kondisi Indonesia yang menghadapi banyak persoalan hukum.
 
“Tidak usah mempersoalkan kinerja Satgas. Kita be positive saja. Oke, Satgas ini kan gunanya untuk membuat gebrakan. Dia kan hanya menggebrak-gebrak, lalu menemukan kasus-kasus yang tidak ditemukan oleh lembaga hukum yang resmi,” kata Jimly.
 
Sistem Kerja
Yang harus dilakukan oleh Satgas, kata Jimly, adalah memperbaiki sistem sesegera mungkin sebelum
masa kerja Satgas berakhir.  
 
Antara lain harus lebih menyelaraskan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan karena  gebrakan dan kasus yang ditemukan oleh Satgas cenderung lamban ditindaklanjuti oleh dua penegak hukum tersebut.
 
“Percuma Satgas menggebrak-gebrak kalau tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kepolisian,” kata Jimly.
 
Mengenai unsur kepolisian dan kejaksaan yang menjadi anggota Satgas, menurut Jimly bisa menjadi plus-minus keberadaan Satgas. Positifnya, Satgas bisa dengan mudah mengoordinasikan hasil temuannya ke dua lembaga tersebut. Namun di sisi lain, kehadiran dua unsur itu seolah menghambat kinerja Satgas.
 
“Mungkin ada baiknya, kalau  [unsur] jaksa dan polisi memang tidak diperlukan, ya dikeluarkan saja. Biar Satgas lebih menggebrak,” kata Jimly.
 
Kalau pun masih akan ada unsur kejaksaan dan kepolisian, menurut Jimly sebaiknya bukan berasal dari orang yang memiliki jabatan tinggi.
 
“Misalnya kejaksaan jangan wakil jaksa agung. Kepolisian juga begitu. Pejabat biasa sajalah. Biar tidak ada kepentingan,” kata Jimly. 
Sumber: -