Komisi VI DPR: Jangan Mematikan Koperasi Digital dengan Label Pinjaman Online Ilegal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi VI DPR: Jangan Mematikan Koperasi Digital dengan Label Pinjaman Online Ilegal

Jumat, 29 Mei 2020 | 11:14 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta agar koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani anggotanya dengan sistem digital tidak diberi label ilegal. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menganggap KSP digital seperti itu sebaga pinjaman online ilegal.

Selain meminta Kementerian Koperasi dan UKM agar bersikap membela koperasi, Evita juga berharap OJK memahami KSP dan unit simpan pinjam di koperasi, seperti diatur dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bukan membuat definisi sendiri.

“Ini sangat aneh, saat kita, termasuk Presiden Jokowi, mendorong semua koperasi dan UKM melakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital, koperasi malah dituduh ilegal. OJK jangan membuat definisi sendiri. Jadi, ayo kita awasi penyimpangan, tetapi jangan mematikan koperasi yang menjadi gerakan ekonomi rakyat. Ini menyedihkan,” kata Evita Nursanty di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Hal ini disampaikan Evita Nursanty menanggapi Satgas Waspada Investasi OJK yang mengatakan telah menemukan 50 aplikasi KSP yang melakukan penawaran pinjaman daring ilegal, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian. Disebutkan bahwa aplikasi pinjaman itu bisa diakses masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan koperasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan penyebaran data pribadi serta intimidasi.

Evita berpandangan, OJK harus memilah-milah masalah, jangan mencampur-aduk untuk mencari-cari alasan. Ilegal atau tidak koperasi dilihat dari apakah ia punya izin dan apakah sesuai UU Koperasi dan PP tentang Simpan Pinjam. Kemudian, apakah ada praktik penipuan yang dilakukan bukan dari sistem digital yang dipakainya. Menuduh semua koperasi, khususnya KSP yang menggunakan digital sebagai pinjaman online, juga tidak tepat.

“Soal ada penipuan, ada penyebaran data pribadi dan intimidasi itu urusan yang berbeda, silakan ditindak sesuai kewenangan lembaga, bukan koperasinya yang diaduk-aduk. Jadi, tolong jangan membuat definisi sendiri soal KSP atau soal pinjaman daring ilegal. Perlu dijelaskan prinsip perkoperasian mana yang dilanggar,” tegas Evita.

Dikatakan, saat ini ada pertanyaan apakah KSP atau unit simpan pinjam koperasi tidak boleh menggunakan digital atau jallur daring untuk menawarkan produknya dan apakah hanya kepada anggota atau calon anggota. Menurut Evita, Pasal 44 UU Koperasi memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota koperasi.

"Lalu, PP Nomor 9/1995 diatur juga mengenai 'calon anggota' di mana calon anggota dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Jadi, produk KSP itu terbuka untuk anggota dan calon anggota," ujarnya.

Evita juga menyoroti peranan Kementerian Koperasi dan UKM yang menurutnya tidak terlihat untuk mengatasi persoalan ini. Padahal, seharusnya masalah pengawasan koperasi itu ada di Kementerian Koperasi dan UKM bukan di OJK. Hal itu bahkan sudah menjadi kekhawatiran lama para pelaku koperasi, sehingga melahirkan Deputi Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM seperti yang ada saat ini, tujuannya untuk melakukan pengawasan koperasi yang menyimpang bahkan berdasarkan Permenkop No 17/Per/M.KUKM/IX/2015 pengawasan juga dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota.

“Kementerian Koperasi dan UKM harusnya tegas. Selama ada di OJK maka koperasi sulit berkembang karena visinya memang berbeda. OJK mungkin akan terus berpihak kepada lembaga keuangan yang memang ‘membiayainya’ melalui iuran rutin, seperti perbankan,” sambung Evita.

Sudah waktunya pula, kata Evita, untuk merevisi UU Nomor 21/2011 yang menyatakan OJK berwenang mengawasi semua jenis usaha di sektor keuangan, termasuk KSP/USP dari koperasi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha.

Dikatakan, apa yang terjadi itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi selama ini yang terus menggelorkan cinta koperasi dan mendorong koperasi bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi defisit transaksi berjalan. Cara yang bisa dilakukan di antaranya membuat koperasi menjadi lebih moderen dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan begitu, diharapkan koperasi dapat bersaing dengan penggalang dana besar seperti perbankan swasta. Bahkan, dalam kesempatan Hari Koperasi Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berharap suatu saat akan ada koperasi di Indonesia yang mampu tumbuh dan berkembang dengan perputaran uang yang sangat besar dan lima koperasi Indonesia masuk jajaran 100 besar koperasi global.

“Harapan Presiden Jokowi sangat besar bagi koperasi, tetapi kalau dibonsai terus kapan besarnya,” sebut Evita.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Stabilitas Sektor Keuangan Masih Terjaga di Tengah Pandemi

OJK menyatakan dampak pandemi Covid-19 relatif sudah mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan.

EKONOMI | 29 Mei 2020

Hipmi: Semua Sektor Usaha Terdampak Pandemi Harus Dibantu Pemerintah

"Tidak hanya UMKM, usaha-usaha besar juga perlu diperhatikan. Subsidi modal serta penundaan pembayaran kredit usaha sangat membantu ekonomi untuk dapat pulih".

EKONOMI | 29 Mei 2020

Proyek Strategis Nasional Bidang Ekonomi Jadi Prioritas

Agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Soal THR Tak Dibayar, Ombudsman Harus Buka Ruang kepada Pekerja

Kemnaker harus tindak perusahaan minta THR kepada perusahaan.

EKONOMI | 29 Mei 2020

Layanan Data Indosat Ooredoo Naik 27% Selama Lebaran

Indosat Ooredoo mencatatkan peningkatan 27% pada traffic data selama Lebaran jika dibandingkan dengan rata-rata penggunaan normal sebelum pandemi Covid-19.

EKONOMI | 29 Mei 2020

Kurs Rupiah Stabil di Rp 14.700an

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Jumat (29/5/2020), melemah tipis ke kisaran Rp 14.700.

EKONOMI | 29 Mei 2020

IHSG Dibuka Positif di Tengah-tengah Melemahnya Bursa Asia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33 persen ke kisaran 4.731,71 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (29/5/2020).

EKONOMI | 29 Mei 2020

Kemko Maritim: 500 TKA Tiongkok Percepat Pembangunan Smelter

Mulai 2014, investasi di sektor hilirisasi nikel untuk stainless steel mulai mengalir.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Bursa Asia Melemah Ikuti Sentimen Wall Street

Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Jumat (29/5/2020) mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah.

EKONOMI | 29 Mei 2020

Penuhi Target Perusahaan, Bos Tesla Dapat Bonus Rp 11 T

CEO Tesla, Elon Musk, mendapatkan bonus sebesar US$ 775 juta dolar atau Rp 11,4 triliun karena berhasil memenuhi target yang ditetapkan pemegang saham.

EKONOMI | 29 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS