Komisi VI DPR: Jangan Mematikan Koperasi Digital dengan Label Pinjaman Online Ilegal

Komisi VI DPR: Jangan Mematikan Koperasi Digital dengan Label Pinjaman Online Ilegal
Evita Nursanty (tengah). (Foto: Istimewa)
Asni Ovier / AO Jumat, 29 Mei 2020 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta agar koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani anggotanya dengan sistem digital tidak diberi label ilegal. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menganggap KSP digital seperti itu sebaga pinjaman online ilegal.

Selain meminta Kementerian Koperasi dan UKM agar bersikap membela koperasi, Evita juga berharap OJK memahami KSP dan unit simpan pinjam di koperasi, seperti diatur dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bukan membuat definisi sendiri.

“Ini sangat aneh, saat kita, termasuk Presiden Jokowi, mendorong semua koperasi dan UKM melakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital, koperasi malah dituduh ilegal. OJK jangan membuat definisi sendiri. Jadi, ayo kita awasi penyimpangan, tetapi jangan mematikan koperasi yang menjadi gerakan ekonomi rakyat. Ini menyedihkan,” kata Evita Nursanty di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Hal ini disampaikan Evita Nursanty menanggapi Satgas Waspada Investasi OJK yang mengatakan telah menemukan 50 aplikasi KSP yang melakukan penawaran pinjaman daring ilegal, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian. Disebutkan bahwa aplikasi pinjaman itu bisa diakses masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan koperasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan penyebaran data pribadi serta intimidasi.

Evita berpandangan, OJK harus memilah-milah masalah, jangan mencampur-aduk untuk mencari-cari alasan. Ilegal atau tidak koperasi dilihat dari apakah ia punya izin dan apakah sesuai UU Koperasi dan PP tentang Simpan Pinjam. Kemudian, apakah ada praktik penipuan yang dilakukan bukan dari sistem digital yang dipakainya. Menuduh semua koperasi, khususnya KSP yang menggunakan digital sebagai pinjaman online, juga tidak tepat.

“Soal ada penipuan, ada penyebaran data pribadi dan intimidasi itu urusan yang berbeda, silakan ditindak sesuai kewenangan lembaga, bukan koperasinya yang diaduk-aduk. Jadi, tolong jangan membuat definisi sendiri soal KSP atau soal pinjaman daring ilegal. Perlu dijelaskan prinsip perkoperasian mana yang dilanggar,” tegas Evita.

Dikatakan, saat ini ada pertanyaan apakah KSP atau unit simpan pinjam koperasi tidak boleh menggunakan digital atau jallur daring untuk menawarkan produknya dan apakah hanya kepada anggota atau calon anggota. Menurut Evita, Pasal 44 UU Koperasi memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota koperasi.

"Lalu, PP Nomor 9/1995 diatur juga mengenai 'calon anggota' di mana calon anggota dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Jadi, produk KSP itu terbuka untuk anggota dan calon anggota," ujarnya.

Evita juga menyoroti peranan Kementerian Koperasi dan UKM yang menurutnya tidak terlihat untuk mengatasi persoalan ini. Padahal, seharusnya masalah pengawasan koperasi itu ada di Kementerian Koperasi dan UKM bukan di OJK. Hal itu bahkan sudah menjadi kekhawatiran lama para pelaku koperasi, sehingga melahirkan Deputi Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM seperti yang ada saat ini, tujuannya untuk melakukan pengawasan koperasi yang menyimpang bahkan berdasarkan Permenkop No 17/Per/M.KUKM/IX/2015 pengawasan juga dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota.

“Kementerian Koperasi dan UKM harusnya tegas. Selama ada di OJK maka koperasi sulit berkembang karena visinya memang berbeda. OJK mungkin akan terus berpihak kepada lembaga keuangan yang memang ‘membiayainya’ melalui iuran rutin, seperti perbankan,” sambung Evita.

Sudah waktunya pula, kata Evita, untuk merevisi UU Nomor 21/2011 yang menyatakan OJK berwenang mengawasi semua jenis usaha di sektor keuangan, termasuk KSP/USP dari koperasi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha.

Dikatakan, apa yang terjadi itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi selama ini yang terus menggelorkan cinta koperasi dan mendorong koperasi bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi defisit transaksi berjalan. Cara yang bisa dilakukan di antaranya membuat koperasi menjadi lebih moderen dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan begitu, diharapkan koperasi dapat bersaing dengan penggalang dana besar seperti perbankan swasta. Bahkan, dalam kesempatan Hari Koperasi Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berharap suatu saat akan ada koperasi di Indonesia yang mampu tumbuh dan berkembang dengan perputaran uang yang sangat besar dan lima koperasi Indonesia masuk jajaran 100 besar koperasi global.

“Harapan Presiden Jokowi sangat besar bagi koperasi, tetapi kalau dibonsai terus kapan besarnya,” sebut Evita.



Sumber: BeritaSatu.com