OJK Siapkan Stimulus Lanjutan Bagi Industri Non-Bank

OJK Siapkan Stimulus Lanjutan Bagi Industri Non-Bank
Ilustrasi (Foto: Beritasatu.com)
Lona Olavia / WBP Jumat, 29 Mei 2020 | 16:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) dengan memberikan penyesuaian pelaksanaan teknis pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan debitur Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

“Kedua kebijakan itu sebagai upaya OJK menjaga kinerja dan stabilitas industri asuransi dan industri LKM tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi. Kebijakan ini tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan menjaga kualitas pinjaman kepada nasabah usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah serta pelaksanaannya tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan menghindari moral hazard,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Riswinandi dalam siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Stabilitas Sektor Keuangan Masih Terjaga di Tengah Pandemi

OJK memberikan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI bagi perusahaan asuransi dan asuransi syariah termasuk unit usaha syariah. Penyesuaian dimaksud yaitu, dalam pemasaran PAYDI tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik. Tanda tangan basah atas surat pernyataan dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Namun dalam penerapannya, OJK memberikan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memiliki sistem informasi dan infrastruktur memadai, memiliki surat pernyataan dari vendor teknologi informasi, memiliki standar operasi dan prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan pemasaran digital, memiliki pernyataan persetujuan dari calon pemegang polis, melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio, memiliki infrastruktur yang mendukung proses otentikasi tanda tangan elektronik, dan ikhtisar polis tetap disampaikan dalam bentuk hardcopy.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, OJK Rilis Paket Stimulus Lanjutan

OJK juga meminta agar seluruh proses pemasaran dan penutupan polis asuransi secara digital harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE), memenuhi kewajiban perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen yang baik, serta tidak dijadikan alasan untuk menolak klaim pemegang polis, khususnya untuk pengajuan klaim yang telah memenuhi persyaratan dalam polis dan telah sesuai dengan persyaratan pengajuan klaim.

“Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI ini bersifat sementara dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah,” tegasnya.

Sedangkan bagi LKM, kebijakannya terdiri dari perpanjangan 10 hari kerja dari batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan 4 bulanan dan bukti pengumuman laporan keuangan untuk periode April 2020, pemberian restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, kualitas pinjaman atau pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi, penerapan restrukturisasi untuk debitur yang terkena dampak Covid-19 berlaku sampai dengan 6 bulan.

Namun restrukturisasi pembiayaan debitur LKM tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan permohonan restrukturisasi dari debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari LKM, dan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan prinsip syariah bagi LKM Syariah. “OJK mengharapkan kebijakan ini bisa menjaga kinerja LKM dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam melayani usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah dalam kondisi pandemi Covid-19,” ucap Riswinandi.



Sumber: BeritaSatu.com