Proyek Pelabuhan Peti Kemas Kalibaru Tersandera Birokrasi

Sikap Kemenhub sangat bertentangan dengan berbagai pernyataan yang sering dilontarkan.

Pembangunan Pelabuhan Kalibaru di Tanjung Priok mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakjelasan.

Sesuai jadwal, groundbreaking seharusnya sudah dilakukan Juli lalu, namun hingga kini kegiatan itu mangkrak.

Hal ini diakibatkan belum adanya keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait batas waktu konsesi yang diminta oleh PT Pelabuhan Indonesia II selaku pelaksana proyek.

“Dengan sikapnya yang hingga saat ini belum memutuskan batas waktu konsesi, Kemenhub sesungguhnya telah menyandera proyek Pelabuhan Kalibaru,” kata Juru bicara Tim Pengawas Independen Proyek Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, Siswanto Rusdi, dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.

Sikap Kemenhub itu, lanjut Rusdi, terasa sangat bertentangan dengan berbagai pernyataan yang sering dilontarkan. Kemenhub sebelumnya kerap menyataka,n jika terminal Kalibaru tidak segera dibangun, Pelabuhan Tanjung Priok akan mengalami stagnasi yang parah, sehingga perekonomian nasional dapat terganggu.

“Yang terjadi, dengan alasan belum tuntasnya studi terkait masa konsesi Kalibaru, pembangunan terminal Kalibaru kini terkatung-katung. Kemenhub ini maunya apa sih?” kata Siswanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya mengungkapkan, penyiapan pelabuhan perlu studi yang matang termasuk kebutuhan pelabuhan yang akan dibangun.

Siswanto, yang juga Direktur The National Maritime Institute (Namarin) itu mengusulkan, agar pembangunan terminal peti kemas Kalibaru dapat diselamatkan dan kembali dapat berjalan sesuai jadwal. Salah satunya dengan melibatkan operator terminal peti kemas yang saat ini beroperasi di Tanjung Priok.

“Caranya dengan menugaskan operator yang ada untuk membangun Kalibaru sebagai bagian dari peningkatan kapasitas mereka,” kata Siswanto.