Satu Semester Masih Sarat Korupsi

Satu Semester Masih Sarat Korupsi
Rabu, 4 Agustus 2010 | 16:45 WIB

Indonesia Corruption Watch mengumumkan, pemberantasan korupsi dalam semester pertama tahun ini belum menggembirakan, karena masih masih sarat dengan kasus korupsi di pusat dan daerah

Dari periode 1 Januari -30 Juni 2010 lembaga itu mencatat, setidaknya ada 176 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 441 orang dan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,1 triliun.
 
Dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini, Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto menjelaskan, sektor keuangan daerah yang bersumber di APBD merupakan yang paling rawan dikorupsi.
 
Salah satu contohnya adalah kasus pembobolan kas daerah Aceh sebesar Rp 220 miliar.
 
Kasus lainnya korupsi APBD di Indragiri Hulu, Sumatra Selatan [Rp 116 miliar], korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur [Rp  74 miliar], dan kasus dana otonomi daerah di Kabupaten Boven Digoel [Rp 49 miliar].
 
Dari jumlah kerugian negara, keuangan daerah menjadi yang paling dikorupsi dengan nilai Rp 596,232 miliar.
 
Empat sektor lain adalah sektor perizinan dengan potensi kerugian Rp 420 miliar, pertambangan Rp 365,5 miliar dan energi listrik Rp 140,8 miliar.
 
Kasus korupsi di sektor pertambangan menurut Agus jumlahnya memang kecil namun merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
 
“Aparat harus meningkatkan kewaspadaan di sektor-sektor tersebut,” kata Agus.
 
Lima Modus
ICW juga mencatat ada lima modus korupsi yang dominant untuk tahun ini. Yaitu modus penggelapan sebanyak 62 kasus, modus penggelebungan harga 52 kasus, proyek fiktif 20 kasus, penyalahgunaan anggaran 18 kasus, dan suap 7 kasus.
 
Tahun lalu modus penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling banyak dilakukan para koruptor.
 
“Modus penggelapan umumnya, terkait penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti dana-dana bantuan sosial yang marak antara 2008 -2009,” kata peneliti ICW, Febry Hendri.
 
Komisaris dan direktur perusahaan swasta tahun ini dicatat paling banyak melakukan korupsi, terutama karena kasus pengadaan barang dan jasa.
 
ICW mencatat, setidaknya sudah 61 orang pejabat perusahaan swasta yang sudah ditetapkan tersangka pada tahun ini.
 
Empat pelaku tertinggi lainnya adalah kepala bagian [56 orang], anggota DPRD [52 orang], karyawan atau  [35 orang], dan  kepala dinas [33 orang].
 
Menurut Febry, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka tahun ini terjadi pergeseran aktor korupsi dari aktor yang didominasi anggota legislatif menjadi aktor dari sektor privat.
 
“Kasus korupsi berdasarkan klasifikasi lembaga adalah lembaga eksekutif  280 orang, legsilatif 52 orang, yudikatif 2 orang, BPK 3 orang, komisi negara 2 orang), swasta 85 orang, dan  masyarakat 17 orang,” kata Febry.
 
Sumber: -