Kreditur P2P Lending Setujui Restrukturisasi Pinjaman Rp 237 M

Kreditur P2P Lending Setujui Restrukturisasi Pinjaman Rp 237 M
Ilustrasi peer to peer lending atau pembiayaan gotong royong online (Foto: Ist)
Herman / FMB Selasa, 2 Juni 2020 | 14:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia telah mempengaruhi banyak sektor usaha, tidak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Banyak yang kemudian meminta restrukturisasi kredit atau pinjaman karena kesulitan membayar cicilan. Tidak hanya ke perbankan, tetapi juga ke platform peer to peer (P2P) lending.

Kepala Bagian Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tumbur Pardede menyampaikan, sebanyak 88 platform atau 61,5% mendapatkan permohonan restrukturisasi dari borrower atau peminjam. Sedangkan sebanyak 55 platform atau 38,5% tidak mendapatkan permohonan restrukturisasi dari borrower.

“Dari 88 platform tersebut, jumlah nilai pengajuan restrukturisasi pinjaman yang berhasil difasilitasi oleh kami dan disetujui pihak lender (pemberi pinjaman) sebesar Rp 236.998.464.171 dari 674.068 akun atau transaksi,” kata Tumbur Pardede dalam acara diskusi yang digelar AFPI secara virtual, Selasa (2/6/2020).

Tumbur menambahkan, terdapat sebanyak 1.962.503 pengajuan restrukturisasi yang diterima oleh 88 platform P2P lending. Dari jumlah tersebut, sebanyak 674.068 pengajuan atau 34% disetujui. Sedangkan 65% atau sebanyak 1.281.381 pengajuan ditolak untuk direstrukturisasi. Adapun sisanya sebanyak 7.054 transaksi pengajuan masih dalam proses.

Melihat data tersebut, menurut Tumbur hal ini menandakan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit juga didukung penuh oleh industri fintech, tidak hanya oleh industri keuangan konvensional seperti perbankan.

Dalam memberikan restrukturisasi pinjaman ini, Tumbur menjelaskan bahwa P2P lending berbeda dengan bank. P2P lending hanyalah penyelenggara platform pinjam meminjam secara online yang mempertemukan borrower dan lender, sementara bank bertindak langsung sebagai pemberi pinjaman.

“Jadi penyelenggara platform fintech P2P lending tidak berwenang untuk memberikan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman. Namun penyelenggara dapat memfasilitasi permintaan pengajuan restrukturisasi bagi peminjam UMKM yang terdampak Covid-19 kepada pihak pemberi pinjaman,” jelas Tumbur.

Terkait prosedur dan mekanisme, lanjut Tumbur, AFPI menyerahkan kepada masing-masing penyelenggara fintech P2PL. Namun ia menegaskan bahwa penyelenggara fintech P2P lending hanya dapat memfasilitasi permintaan restrukturisasi pinjaman dengan cara melakukan penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman, yang kemudian diajukan kepada pihak pemberi pinjaman di mana disetujui atau tidaknya ada di pihak pemberi pinjaman.

Sementara itu berdasarkan hasil survei “Dampak Pandemi Terhadap Platform Tahap II” yang dilakukan AFPI pada April 2020 lalu dengan total 130 sampling data, sebanyak 90 platform (69,2%) mengaku TKB90 tetap stabil, sebanyak 34 platform (26,2%) mengaku mengalami penurunan TKB90, dan sebanyak 6 platform (4,6%) mengaku mengalami kenaikan TKB90.  TKB90 merujuk pada ukuran tingkat keberhasilan dari penyelenggara peer to peer lending dalam menyediakan fasilitas penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.



Sumber: BeritaSatu.com