Pemerintah Kebut Penyelesaian Skema Subsidi Bunga UMKM

Pemerintah Kebut Penyelesaian Skema Subsidi Bunga UMKM
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Beritasatu TV)
Lona Olavia / MPA Rabu, 3 Juni 2020 | 14:54 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Pekan ini, Kementerian Keuangan, Kemko Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  mengebut penyelesaian skema program subsidi bunga UMKM dan penempatan dana untuk dukung restrukturisasi, sekaligus kredit modal kerja untuk UMKM.

"Skema ini sedang difinalkan, Kemko Perekonomian, kami, dan OJK. Kita berharap 1 minggu ini selesai. Sehingga waktu Perpres sudah direvisi, langsung bisa dijalankan. Pak presiden tadi minta selesai minggu ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (3/6).

Saat ini, diakuinya sudah masuk beberapa skema yang akan masuk kedalam Perpres baru yakni subsidi bunga Rp 35,28 triliun mencakup 60 juta akun yang eksekusinya di semua lembaga keuangan dibawah pengawasan OJK, baik BPR, perbankan konvensional dan syariah, dan perusahaan pembiayaan, serta PNM, koperasi dan Pegadaian. Di mana, total penundaan pokoknya Rp 285 triliun untuk kredit outstanding yang sebesar Rp 1.601 triliun.

Selain itu, Menkeu menyatakan bahwa untuk bank yang mendapat risiko lebih tinggi, pemerintah memberikan dua opsi kepada perbankan yaitu dengan pemberian bantuan premi dari asuransi kredit atau melalui PMN ke Jamkrindo dan Askrindo.

"Untuk ini, Kemkeu dukung PMN ke Jamkrindo dan Askrindo sebesar Rp 6 triliun, plus imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun dan cadangan penjaminan untuk top loss Rp 1 triliun. Jadi, total untuk menggulirkan modal kerja darurat atau modal kerja tambahan kepada UMKM agar mereka bisa dapatkan akses lagi sampai Rp 10 miliar adalah Rp 12 triliun. Diharapkan dengan ini meng-cover kebutuhan mencapai Rp 150 triliun volume kredit modal kerja baru sehingga ekonomi dilevel UMKM bisa kerja kembali," ucapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa program bantuan kredit modal kerja khusus UMKM ini bisa dilakukan karena adanya Perppu 1/2020, khususnya seperti yang tertuang di pasal 11 dalam beleid tersebut.

Restrukturisasi

Sementara itu, OJK mencatat restrukturisasi kredit yang dijalankan perbankan hingga 26 Mei 2020 mencapai Rp 517,2 triliun dengan total debitur 5,3 juta. Jumlah ini terdiri dari 4,5 juta nasabah UMKM dan 780.000 nasabah non UMKM. Plafond kredit nasabah UMKM yang telah direstrukturisasi mencapai Rp 250,6 triliun, sedangkan nasabah non UMKM mencapai Rp 266,5 triliun.

Sedangkan, pada lembaga pembiayaan per 31 Mei 2020 restrukturisasi sudah menembus Rp 75,08 triliun dengan 2,4 juta kontrak nasabah. "Lalu masih ada 583.000 kontrak yang masih dalam proses persetujuan," sebut Ketua OJK Wimboh Santoso.

Wimboh mengatakan, dengan terus bertambahnya jumlah yang mengajukan restrukturisasi, maka akan berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Terkait penempatan dana pemerintah di perbankan, bank peserta mengharapkan suku bunga yang diberikan tidak mengikuti suku bunga pasar. Sehingga apabila ada bank lain yang membutuhkan bisa diberikan pinjaman antara bank dengan jaminan kredit yang direstrukturisasi dengan mendapatkan margin berupa risk adjusted return.

Sebagai insentif kepada bank peserta, juga akan diberikan mitigasi risiko. Bentuknya berupa auto debet yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia pada bank yang mempunyai likuiditas makroprudensial sebesar 6%. Auto debet dilakukan apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan pinjaman.

Diketahui, pelonggaran kredit kepada debitur yang terdampak wabah virus corona diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Beleid tersebut berisi tentang keringanan atau pelonggaran cicilan kredit bagi debitur terdampak Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com