Dana Kompensasi Pertamina Dinilai Tak Bermuatan Politis
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dana Kompensasi Pertamina Dinilai Tak Bermuatan Politis

Rabu, 3 Juni 2020 | 16:28 WIB
Oleh : Lona Olavia / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 45 triliun kepada PT Pertamina sebagai BUMN penerima program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menanggapi hal tersebut, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina atas penugasan yang diberikan.

“Tidak ada muatan politis atas dana tersebut. Dana tersebut merupakan utang pemerintah kepada Pertamina sejak tahun 2017 sehingga wajib di bayarkan. Utang tersebut karena Pertamina telah melakukan berbagai macam penugasan yang diberikan pemerintah seperti BBM Satu Harga, subsidi LPG 3 kg dan subsidi BBM jenis tertentu seperti Premium,” katanya, Rabu (3/6).

Dia juga menyampaikan bahwa dana kompesasi ini diatur dalam UU No 19/2003 Tentang BUMN. Penjelasan Atas UU No 19/2003 Tentang BUMN Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Mamit menyampaikan bahwa dana kompensasi tersebut sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak ada sesuatu yang patut dicurigai terkait dengan pemberian dana kompesasi ini. “Sesuai dengan Laporan Keuangan Pertamina pada semester I 2019 total utang pemerintah sejak 2017 adalah sebesar US$ 5,1 miliar atau setara Rp 73,950 triliun dengan kurs Rp 14.500, dengan demikian dana kompensasi sebesar Rp 45 triliun tersebut hanya 60% dari total utang pemerintah,” sebutnya.

Ditengah harga minyak dunia yang masih rendah serta konsumsi BBM yang menurun sampai 26% karena pandemik covid-19 ini, dana kompensasi ini menurutnya sangat dibutuhkan oleh Pertamina. Melalui dana kompensasi ini, Pertamina bisa menggunakan dana tersebut untuk terus menjaga kelangsungan usaha bisnis mereka baik itu di sektor hulu, sektor pengolahan dan sektor hilir serta mereka bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka.

“Selain itu, menurut saya yang tidak kalah penting adalah menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan Pertamina ditengah kondisi yang sedang sulit ini. Saya juga mengharapkan agar dana tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta sekaligus tetap menjalani fungsinya sebagai pelayan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau PSO ” pungkas Mamit.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal dana sekitar Rp 150 triliun yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada perusahaan pelat merah. Menurut Erick, sebagian besar sebenarnya merupakan utang dari pemerintah ke BUMN. “Nilainya sepertinya tinggi, semua ribut, tapi jangan lupa, Rp 90 triliun lebih itu utang pemerintah, setelah tiga sampai empat tahun belum dibayar,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menguat, Rupiah Perkasa ke Rp 14.095

Rupiah tercatat terus menguat terhadap dolar AS sejak 28 Mei

EKONOMI | 3 Juni 2020

Naik Kencang, IHSG Melaju ke Level 4.941

aksi beli bersih saham oleh investor asing tercatat Rp 1,32 triliun.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Pemerintah Kebut Penyelesaian Skema Subsidi Bunga UMKM

Sehingga waktu Perpres sudah direvisi, langsung bisa dijalankan.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Industri Makanan dan Minuman Siap Jalani Tatanan New Normal

Kemperin koordinasi dengan pelaku industri agar siap hadapi New Normal.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Menaker: Masuk New Normal Pengusaha Harus Rekrut Kembali Pekerja yang Telah Di-PHK

Pengusaha harus rekrut kembali pekerja yang telah di-PHK.

EKONOMI | 3 Juni 2020

BI Beli SBN Di Pasar Perdana Total Rp 26 Triliun

Semakin banyak investor asing yang membeli SBN di pasar perdana

EKONOMI | 3 Juni 2020

Indo Premier Bidik Penambahan Nasabah 40% Lewat Aplikasi IPOT

70 persen akses internet oleh masyarakat Indonesia diakses melalui mobile phone.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Perpres 54/2020 Direvisi, Biaya Penanganan Covid-19 Jadi Rp 677,2 Triliun

Total biaya Rp 677,20 triliun tersebut terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, termasuk di dalamnya untuk belanja penanganan Covid-19.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Juni, Emiten Bagi Dividen Rp 20,7 Triliun

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) akan membayar dividen senilai US$ 41,98 juta atau setara Rp 570 per saham yang didistribusikan pada 23 Juni 2020.

EKONOMI | 3 Juni 2020

Rupiah Meroket Sejalan Mata Uang Asia Siang Ini

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.195-Rp 15.232 per dolar AS.

EKONOMI | 3 Juni 2020


TAG POPULER

# Astrazeneca


# Tol Semarang-Demak


# Movieland Bogor


# Yasonna Laoly


# Berantas Premanisme



TERKINI

Sembako dan Sekolah Swasta Bakal Kena Pajak, La Nyalla: Membebankan Masyarakat Kecil

EKONOMI | 4 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS