Logo BeritaSatu

Dana Kompensasi Pertamina Dinilai Tak Bermuatan Politis

Rabu, 3 Juni 2020 | 16:28 WIB
Oleh : Lona Olavia / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 45 triliun kepada PT Pertamina sebagai BUMN penerima program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menanggapi hal tersebut, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina atas penugasan yang diberikan.

“Tidak ada muatan politis atas dana tersebut. Dana tersebut merupakan utang pemerintah kepada Pertamina sejak tahun 2017 sehingga wajib di bayarkan. Utang tersebut karena Pertamina telah melakukan berbagai macam penugasan yang diberikan pemerintah seperti BBM Satu Harga, subsidi LPG 3 kg dan subsidi BBM jenis tertentu seperti Premium,” katanya, Rabu (3/6).

Dia juga menyampaikan bahwa dana kompesasi ini diatur dalam UU No 19/2003 Tentang BUMN. Penjelasan Atas UU No 19/2003 Tentang BUMN Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Mamit menyampaikan bahwa dana kompensasi tersebut sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak ada sesuatu yang patut dicurigai terkait dengan pemberian dana kompesasi ini. “Sesuai dengan Laporan Keuangan Pertamina pada semester I 2019 total utang pemerintah sejak 2017 adalah sebesar US$ 5,1 miliar atau setara Rp 73,950 triliun dengan kurs Rp 14.500, dengan demikian dana kompensasi sebesar Rp 45 triliun tersebut hanya 60% dari total utang pemerintah,” sebutnya.

Ditengah harga minyak dunia yang masih rendah serta konsumsi BBM yang menurun sampai 26% karena pandemik covid-19 ini, dana kompensasi ini menurutnya sangat dibutuhkan oleh Pertamina. Melalui dana kompensasi ini, Pertamina bisa menggunakan dana tersebut untuk terus menjaga kelangsungan usaha bisnis mereka baik itu di sektor hulu, sektor pengolahan dan sektor hilir serta mereka bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka.

“Selain itu, menurut saya yang tidak kalah penting adalah menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan Pertamina ditengah kondisi yang sedang sulit ini. Saya juga mengharapkan agar dana tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta sekaligus tetap menjalani fungsinya sebagai pelayan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau PSO ” pungkas Mamit.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal dana sekitar Rp 150 triliun yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada perusahaan pelat merah. Menurut Erick, sebagian besar sebenarnya merupakan utang dari pemerintah ke BUMN. “Nilainya sepertinya tinggi, semua ribut, tapi jangan lupa, Rp 90 triliun lebih itu utang pemerintah, setelah tiga sampai empat tahun belum dibayar,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Danone Indonesia Fokus Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Danone Indonesia fokus mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalams setiap tahap bisnisnya.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Sandiaga Uno Minta ASEAN Tourism Forum 2023 Dimatangkan

Sandiaga Uno terkesima dengan inovasi layanan akomodasi kekinian di pinggiran Yogyakarta menjelang perhelatan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Arab Saudi Sediakan Ratusan Ribu Peluang Kerja bagi Warga Indonesia

Afriansyah Noor, mengatakan, Arab Saudi membuka kesempatan bagi 200.000 pekerja dari Indonesia untuk bekerja di negeri itu.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

KSP: Masih Banyak yang Salah Memahami Garis Kemiskinan Bank Dunia

Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

BI dan Kemendag Gencarkan Penerapan SIAP QRIS di Mal

Dukung pemulihan ekonomi, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penerapan SIAP QRIS di berbagai mal dan pusat perbelanjaan.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Minim Ahli Keamanan Siber, Indonesia Sasaran Empuk Hacker

Kekurangan tenaga ahli dan wawasan masyarakat yang rendah mengenai keamanan siber, membuat Indonesia jadi sasaran empuk para hacker.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

KSP: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi dengan Perubahan Akibat Pandemi

Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian menekankan pentingnya pelaku pariwisata beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi Covid-19.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Perkuat Layanan Logistik, Mologiz Gandeng Lion Parcel

Penyedia layanan logistik, Mologiz, menggandeng Lion Parcel dalam bentuk kerja sama layanan pengiriman barang secara langsung.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Samanea Group Gandeng Wook Garap Bisnis E-Commerce

Samanea Group menjalin kerja sama strategis dengan Wook (Wook Global Technology) perusahaan e-commerce asal Tiongkok, di proyek pusat grosir Jakarta Trade City.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Permintaan Tinggi, Risland Kebut Pembangunan Sky House BSD+

Risland Indonesia, pengembang Sky House BSD+ berkomitmen menghadirkan hunian berkonsep modern seiring dengan tingginya minat konsumen terhadap apartemen.

EKONOMI | 1 Oktober 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tekan <em>Stunting</em>, BKKBN Sulsel Sosialisasikan Bangga Kencana

Tekan Stunting, BKKBN Sulsel Sosialisasikan Bangga Kencana

NEWS | 30 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings