Defisit APBN Makin Lebar ke Level 6,34%

Defisit APBN Makin Lebar ke Level 6,34%
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu (Foto: Herman / Herman)
Herman / MPA Kamis, 4 Juni 2020 | 13:54 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, di mana defisit APBN diproyeksikan melebar hingga mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, pelebaran defisit ini dikarenakan adanya penambahan biaya penanganan Covid-19 yang menjadi Rp 677,2 triliun, termasuk di dalamnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Postur APBN kita di tahun ini pertama kali berubah pada 6 April 2020 melalui Perpres 54/2020, di mana defisitnya 5,07% terhadap PDB atau mencapai Rp 852,9 triliun. Dengan melihat perkembangan terkini, kita sudah menghitung ulang bahwa defisitnya akan mencapai 6,34% terhadap PDB,” kata Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Keuangan melalui webinar, Kamis (4/6/2020).

Dalam revisi Perpres 54/2020, outlook pendapatan negara tahun ini hanya akan mencapai Rp 1.699,1 triliun, lebih rendah Rp 61,7 triliun dari target Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.760,9 triliun. Outlook pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.404,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 294,1 triliun.

Di tengah pendapatan negara yang semakin seret, belanja negara justru diproyeksi lebih tinggi Rp 124,5 triliun dibandingkan Perpres 54 tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.738,4 triliun. Dalam outlook perubahan APBN 2020 ini, belanja pemerintah pusat naik Rp 123,3 triliun menjadi Rp 1.974,4 triliun, sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa Rp 763,9 triliun.

“Tadinya keseimbangan primernya adalah 517,8 triliun, sekarang ini jadi Rp 700,14 triliun, berarti hutangnya pasti naik,” papar Febrio.

Penanganan Covid-19

Untuk biaya penanganan Covid-19 yang menjadi Rp 677,2 triliun dari sebelumnya Rp 405,1 triliun, Febrio menjabarkan untuk biaya kesehatan telah ditingkatkan menjadi Rp 87,55 triliun untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, Gugus Tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

“Biaya kesehatan ini sudah kita tambah lagi dari tadinya Rp 75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah bahwa pemerintah sadar yang akan menjadi trigger dan masih akan terus menjadi sumber masalah kita adalah kesehatan. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, apapun yang kita pikirkan tentang ekonomi juga akan susah untuk kita lihat dampak positifnya,” kata Febrio.

Selanjutnya adalah untuk program perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif untuk dunia usaha Rp 120,61 triliun, dukungan kepada UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun, dan dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai Rp 97,11 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 677,2 triliun.

Untuk biaya Pemulihan Ekonomi Nasional, perhitungannya adalah total biaya penanganan Covid-19 yang sebesar Rp 677,2 triliun dikurangi biaya kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, sehingga untuk PEN biayanya Rp 589,65 triliun.

“Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ini kita bagi menjadi dua, dari sisi demand atau pengeluaran di masyarakat, dan sisi supply yang menolong sektor usahanya. Untuk demand side Rp 205,20 triliun, di mana fokusnya dalam bentuk perlindungan sosial. Sedangkan supply side Rp 384,45 triliun untuk sektor usaha,” terang Febrio.



Sumber: BeritaSatu.com