Apindo: Dunia Usaha Butuh Stimulus Modal Kerja

Apindo: Dunia Usaha Butuh Stimulus Modal Kerja
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (tiga kiri), didampingi jajaran pengurus Apindo, berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan jajarannya di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. (Foto: SP/Joanito De Saojoao.)
Herman / FER Jumat, 5 Juni 2020 | 18:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan adanya stimulus modal kerja bagi industri yang terdampak pandemi Covid-19 dalam jangka waktu satu tahun.

Baca Juga: Apindo Ingin Pemerintah Kaji Ulang Harga Energi

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menyampaikan, dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemi Covid-19 telah terjadi defisit cash flow. Sehingga harapannya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan stimulus terkait penambahan modal kerja.

“Stimulus ini diberikan untuk semua sektor usaha. Tidak hanya industri manufaktur saja, namun untuk seluruh lini produksi dan penjualan. Hal ini dikarenakan produk manufaktur tidak bisa dikomersialkan tanpa penjualan,” kata Hariyandi Sukamdani dalam acara diskusi yang digelar Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) melalui webinar, Jumat (5/6/2020).

Stimulus modal kerja ini, menurut Hariyadi, perlu diberikan untuk jangka waktu satu tahun dengan subsidi bunga yang menyesuaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebesar 4,5 persen.

“Hal lainnya yang diharapkan penurunan tarif listrik dan gas, relaksasi pembayaran listrik dan gas selama 30 hari atau tiga bulan setelah jatuh tempo, dan pembayaran listrik sesuai penggunaan tanpa beban minimal. Juga penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari dan percepatan waktu restitusi perpajakan,” kata Hariyadi.

Baca Juga: Dunia Usaha Siap Patuhi Protokol Kesehatan New Normal

Untuk kebutuhan stimulus modal kerja selama satu tahun, Apindo juga sudah membuat usulan untuk beberapa sektor, di mana untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) stimulusnya sebesar Rp 283,1 triliun, sektor makanan dan minuman Rp 200 triliun, sektor alas kaki Rp 99 triliun, sektor hotel dan restoran Rp 42,6 triliun, kemudian sektor elektronika dan alat-alat listrik rumah tangga Rp 407 miliar.

Menurut Hariyadi, stimulus ekonomi yang saat ini telah disiapkan pemerintah tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, di mana mayoritasnya untuk insentif pajak dan BUMN. Sedangkan untuk sektoral, misalnya pariwisata hanya Rp 3,8 triliun.

"Sektor pariwisata ini sebetulnya yang paling terdampak, tetapi insentifnya Rp 3,8 triliun dan ini larinya ke diskon tiket pesawat ke destinasi wisata dan insentif pajak hotel atau restoran yang lebih ke pemerintah Daerah,” kata Hariyadi.

30 Persen Pekerja Terdampak

Adanya pandemi Covid-19, menurut Hariyadi, juga telah berdampak pada tenaga kerja. Bahkan jumlah pekerja yang terdampak diprediksi mencapai 30 persen dari total pekerja formal yang mencapai 56,2 juta.

"Perhitungan kami, yang akan terdampak sekitar 30 persen dari total pekerja di sektor formal. Ini jumlah yang banyak karena dari segi usia yang sudah di atas 50 tahun kemungkinan dengan berbagai pertimbangan tidak bisa lagi on. Kemudian juga banyak karyawan yang berstatus kontrak. Sekarang ini memang tidak di-PHK, tetapi menunggu kontraknya habis,” kata Hariyadi.



Sumber: BeritaSatu.com