Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Andalan Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi

Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Andalan Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi
Frans Meroga Panggabean (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Rully Satriadi / RSAT Sabtu, 6 Juni 2020 | 11:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi koperasi milenial Frans Meroga Panggabean menilai hanya ekonomi kerakyatan yang mampu jadi penyangga guna menghindari resesi pasca pandemi Covid-19, dan mengulangi sejarah manis krisis 1998. Keyakinan itu didasari fakta bahwa konsumsi rumah tangga memiliki porsi sampai 60% dari total PDB. Jadi menjaga daya beli masyarakat adalah strategi utama guna menghindari resesi.

Hal itu dikatakan Frans menanggapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat terbatas penyesuaian anggaran pemulihan ekonomi nasional yang menyebutkan banyak negara hampir dipastikan mengalami resesi karena kinerja kuartal pertama (Q1) sudah negatif. Namun Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tetap akan bisa tumbuh positif pada tahun 2020 ini.

Menurut Frans kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Koperasi, pelaku UMKM, dan pekerja informal adalah pemeran utama sektor riil dan menyentuh langsung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Mereka harus diperhatikan lebih serius sebagai strategi utama recovery setelah luluh lantak imbas dari pandemi," ungkap Frans dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Wakil Ketua Visi Indonesia Unggul (VIU) itu menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus jadi andalan dalam strategi bangkitnya ekonomi, karena tahun-tahun berikutnya yang pasti akan masih sangat berat, akibat sektor lain seperti manufaktur, investasi, dan pariwisata tidak akan cepat bangkit akibat supply chain global yang terganggu.

Frans mengatakan hasil riset Generasi Optimis Research and Consulting (GORC) menyimpulkan bahwa ada empat strategi utama yang dapat dilakukan guna bangkit menebus perlambatan ekonomi Indonesia yang pada kuartal pertama (Q1) 2020 hanya 2,97%, serta korban PHK telah menembus 6 juta orang.

"Pertama, kita harus mewujudkan kedaulatan pangan. Di mana semua negara saat ini memproteksi pemenuhan kebutuhan dalam negeri mengakibatkan terganggunya supply chain global, maka momen ini harus diambil untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Tahun 2019, Indonesia impor produk pangan mencapai Rp 225 triliun. Jumlah itu cukup untuk menyediakan lapangan kerja bagi 2 juta orang," kata Frans yang juga Direktur Eksekutif GORC.

Kedua harus dibuat sebuah ekosistem baru yang saling mendukung dan menguatkan setiap pelaku ekonomi dengan melibatkan rakyat bawah. Di antaranya dengan proyek padat karya yang merupakan upaya pemerataan ekonomi, serta perwujudan sejati dari ekonomi kerakyatan.

Ketiga, dengan semangat ekonomi kerakyatan, mendorong BUMDes berperan sebagai market place dengan enhancer digital. Menurutnya sektor pengolahan seperti penggilingan padi, rumah potong hewan (RPH), atau mengusahakan cold storage di kawasan pesisir pun dapat diperankan oleh BUMDes.

Strategi yang terakhir adalah setiap kecamatan membentuk semacam holding BUMDes sebagai koordinator dan fasilitator. Peran BUMN dapat dilibatkan sebagai toko display offline, penyedia jaringan internet, serta melibatkan jasa pengiriman logistik BUMN PT Pos Indonesia.

"Dengan aset fisik kantor yang ada setiap kecamatan dan dukungan jaringan internet yang reliable, serta bisnis utama adalah jasa pengiriman logistik, Kantor Pos paling cocok. Hal ini sekaligus menghidupkan kembali bisnis utama PT Pos di sektor logistik yang selama ini kalah bersaing dengan perusahaan swasta sejenis," pungkas Frans.



Sumber: BeritaSatu.com