Pemerintah Diminta Fokus Selesaikan Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Fokus Selesaikan Pandemi Covid-19
Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda Yusgiantoro membuka Webinar bertajuk "Ensight - New (Energy) Normal: How Pandemic Reshapes Indonesia's Energy Sector” yang menghadirkan pembicara mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Sabtu (6/6/2020) (Foto: istimewa)
Novy Lumanauw / BW Sabtu, 6 Juni 2020 | 17:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri berharap pemerintah fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, agar masyarakat dapat beraktivitas dan ekonomi pulih.

“Pandemi harus diatasi agar ekonomi dapat kembali berjalan. Sekarang sudah mulai terjadi, ekonomi setop dan bisnis tidak bisa beroperasi,” kata Chatib saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk Ensight - New (Energy) Normal: How Pandemic Reshapes Indonesia's Energy Sector di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Webinar yang dibuka Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda Yusgiantoro, juga menghadirkan pembicara mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Di sisi lain, Chatib menilai, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah sebesar 6,3% dari produk domestik bruto (PDB) masih jauh dari harapan. Sebab, dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Australia nilainya mencapai 10% dari PDB.

“Stimulus fiskal, pemerintah telah mengumumkan sebesar 6,3%. Menurut saya, tema fiskal tahun ini Whatever It Takes,” kata Chatib

Ia mengatakan, rendahnya stimulus yang diberikan pemerintah akan berdampak serius bagi pertumbuhan ekonomi dan defisit dalam APBN.

“Saya dari awal sudah mengatakan bahwa defisit tidak mungkin di 5%, mungkin ke 7-8%. Sekarang sudah bergerak di 6,3%,” kata dia.

Saat ini, lanjut Chatib, yang terjadi adalah aktivitas ekonomi diminta berhenti. Sebab menurut pakar epidemiologi cara terbaik untuk mengatasi wabah Covid-19 adalah tinggal di rumah.

Lockdown dan social distances mengakibatkan pasar tidak eksis. Ini adalah by design. Perlindungan sosial harus diberikan karena pemerintah meminta masyarakat tinggal di rumah. Jadi, pandemi harus diatasi agar ekonomi jalan,” ujarnya.

Menurut Chatib, sejak berkecimpung di pemerintahan pada 2008, telah mengalami sejumlah krisis. Sebagai perbandingan pada 2013, juga ada kasus taper tantrum, di mana nilai tukar rupiah drop dan capital outflow dari emerging market.

"Ada perbedaan yang besar sekali antara krisis Covid-19 dengan apa yang terjadi pada 2008 dan 2013," katanya.

Disebutkan, pada 2008 krisisnya berawal dari subprime mortgage dari Amerika Serikat (AS), yang kemudian berpengaruh kepada volume perdagangan global. Akibatnya, dari segi eksternal permintaan global kolaps.

Saat itu, lanjutnya, yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah mengalihkan permintaan dari eksternal kepada domestik. Diberlakukan stimulus fiskal dan menurunkan suku bunga perbankan.

"Intinya mendorong ekonomi domestik. Akibatnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4,6% pada 2008, nomor dua tertinggi setelah Tiongkok pada waktu itu," jelas Chatib.

Selanjutnya dikatakan, pada 2013 ekonomi Indonesia terbelenggu masalah setelah The Fed menarik kembali uangnya sehingga nilai tukar rupiah jatuh dan terjadi masalah pada current account deficit.

Pada saat itu, karena ada masalah current account deficit berarti ada kelebihan permintaan. Permintaan domestiknya jauh lebih besar dari kapasitas domestik, akibatnya impornya meledak.

"Yang dilakukan pemerintah saat itu adalah menaikkan harga bahan bakar minyak, supaya permintaan mengalami penurunan, termasuk untuk permintaan minyak pada waktu itu, kemudian tingkat bunga dinaikkan supaya investasi turun, dan rupiah dilepas. Dalam waktu tujuh bulan taper tantrum bisa diatasi. Tahun 2018 mirip dengan taper tantrum," jelas Chatib.



Sumber: BeritaSatu.com