Ada Ancaman Perubahan Iklim, Percepatan Tanam Harus Dimaksimalkan

Ada Ancaman Perubahan Iklim, Percepatan Tanam Harus Dimaksimalkan
Ilustrasi panen padi. (Foto: Antara / Budi Candra Setya)
Herman / WBP Jumat, 12 Juni 2020 | 19:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang membawa dampak bagi pertanian Indonesia. Ditambah dengan pandemi Covid-19, dikhawatirkan petani akan kehilangan kesempatan memasuki masa panen.

Berkaca pengalaman 2019, musim kemarau yang terjadi menyebabkan sulitnya akses pada air bersih, menunda masa panen, kebakaran hutan dan lahan dan penurunan produksi pangan. Contohnya penurunan produksi beras hingga 7,76 persen. Sementara curah hujan yang ekstrim sepanjang akhir 2019 turut menjadi pemicu banjir di awal tahun ini.

“Pengalaman tahun lalu sebaiknya bisa dijadikan gambaran bagi pemerintah dalam memantau ketersediaan stok komoditas pangan di pasar. Kenaikan harga walaupun sedikit harus diwaspadai sebagai parameter ketersediaan komoditas pangan. Ditambah dengan pandemi, petani kita semakin kesulitan menanam dan memasarkan hasil panennya,” kata Galuh Octania, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Mentan Apresiasi Kinerja Petani di Musim Tanam Pertama

BMKG memperkirakan bahwa kemarau sudah mulai masuk wilayah Indonesia di awal Mei 2020. Musim hujan yang tersisa diprediksi hanya terjadi akhir Mei dan berakhir di bulan Juli. Hal inilah yang kemudian membuat Kementerian Pertanian berusaha mengejar percepatan tanam padi pada musim hujan yang tersisa di bulan Juni hingga Juli. Sebesar 5,6 juta hektare percepatan tanam padi ditargetkan oleh Kementerian Pertanian pada musim tanam kedua tahun ini.

Galuh menambahkan, pandemi Covid-19 turut menciptakan disrupsi di sektor pertanian, seperti kurang terserapnya hasil panen petani karena menurunnya daya beli masyarakat, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berkurangnya tenaga kerja di sektor ini yang menyebabkan turunnya produksi.

Melihat potensi tidak menentunya cuaca, percepatan tanam padi menurutnya harus dilakukan maksimal dan seefektif mungkin. Memasuki masa new normal, petani diharapkan bisa kembali menanam.

Namun pemerintah hendaknya bisa memastikan bahwa mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan standar demi menjaga kelancaran proses bertani. Pemerintah juga diharapkan dapat tetap menjamin kesejahteraan petani jika ternyata kemarau dan gagal panen kembali terjadi.

Skema pendampingan dan pemberdayaan bagi petani lewat stimulus-stimulus yang ada harus ditingkatkan agar nilai tukar petani pun dapat mengalami perbaikan.

Sistem produksi pangan dapat terus ditingkatkan dengan korporasi antara petani. Begitupun dengan sistem distribusi pangan tersebut nantinya. "Selain tentunya penyerapan domestik tetap harus dilakukan, diversifikasi pasar perlu dijadikan strategi agar produk-produk pertanian, utamanya beras, tetap dapat memperoleh pasar penjualan di masyarakat,” kata Galuh.



Sumber: BeritaSatu.com