Logo BeritaSatu

Cegah Perbudakan ABK, Badan Buruh PP Minta Pemerintah Tegakkan Kepastian Hukum dengan Tiongkok

Jumat, 12 Juni 2020 | 20:56 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Tiongkok merupakan pasar kerja terbesar sektor perikanan dan pelayaran. Tiongkok merupakan industri perikanan terbesar di dunia yang memiliki ribuan jumlah kapal ikan dan menjadikan Tiongkok sebagai negara penghasil ikan nomor satu di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas mereka menggunakan anak buah kapal (ABK) yang berasal dari Indonesia.

Setiap tahun, diperkirakan puluhan ribu ABK Indonesia berangkat kerja di kapal ikan Tiongkok melalui mining agency di Jakarta ataupun di daerah daerah. Dengan kata lain, Tiongkok banyak menghasilkan ikan karena banyak ditopang oleh tenaga kerja dari Indonesia.

Pemerintah jangan hanya menyalahkan maning agency jika terjadi kasus ABK yang bekerja di kapal Tiongkok, tetapi harus melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganya.
"Kalau Tenaga Asing Tiongkok dilindungi, mestinya TKI kita juga harus dijamin pelindunganya oleh pemerintah Tiongkok dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah RI bukan swasta," ujar Jamaludin Suryahadikusuma, Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Pemerintah harus menghapus berbagai tumpang tindih aturan penempatan ABK kapal dan yang mengakibatkan ABK jadi korban. Jika tidak segera memperbaiki tumpang tindih ini maka sebenarnya pemerintah sudah ikut menyumbang kondisi ABK yang tidak terlindungi selama ini.

Ia mengatakan, upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan ABK sebelum penempatan maupun ketika mereka bekerja bahkan hingga purna penempatan. "Apa gunanya kita melakukan perlindungan di dalam negeri jika pemerintah tidak bisa menegosiasikan aturan perlindungan tersebut ke negara penempatan," tambah Jamal.

Hingga kini, sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilaksanakan di Great Hall of The People, disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan Presiden Xi Jinping, Kamis (26/3/2015) lalu.

Terdapat 8 MoU kerja sama Indonesia dan China yang telah ditandatangani. "Kasus perbudakan di kapal Tiongkok yang mencuat harus jadi momentum pemerintah untuk meningkatkan bargaining tenaga kerja Indonesia melalui diplomasi untuk meningkatkan perlindungan warga negara," ucap Jamaludin yang pernah menjadi anggota Satgas Perlindungan TKI di era Presiden SBY.

Jamal mempertanyakan, jika pemerintah mau melindungi TKA China yang datang bahkan ada pasang badan untuk mereka apakah ada pejabat Tiongkok yang mau pasang badan untuk perlindungan TKI kita di sana.

Pemerintah harus membangun sistem perlindungan dan melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah Tiongkok agar warga negara yang bekerja di Tiongkok khususnya di kapal ikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum ketika bekerja di sana.

Ia mengatakan, pemerintah harus membangun MoU sebagai payung kerjasama yang mencakup aspek perlindungan menyeluruh terhadap hal hal ABK yang menjadi dasar MOU antara mining agency user (ownership).



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Investor Masuk ke IKN Kuartal II 2023, Siapa Saja?

Menpupera Basuki Hadimuljono berharap investor mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kuartal kedua 2023.

EKONOMI | 4 Desember 2022

Kemitraan BUMN-UMKM Hasilkan Potensi Kerja Sama Rp 224,8 M

Menkop dan UKM Teten Masduki menyatakan, forum kemitraan UKM dengan BUMN mampu mencatatkan potensi kerja sama senilai Rp 224,8 miliar.

EKONOMI | 4 Desember 2022

Badai PHK, PKB Usul Karyawan Startup Buat Serikat Pekerja

Mikhael Benyamin Sinaga, mengusulkan karyawan startup membentuk serikat pekerja, imbas badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

EKONOMI | 4 Desember 2022

Jubir Muda PKB: Efisiensi Startup Bisa Tanpa Harus PHK Karyawan

Juru Bicara Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Michael Sinaga menilai HK massal karyawan startup bisa memiliki dampak sosial yang besar.

EKONOMI | 4 Desember 2022

Jangan Lupa, Pencairan BSU Berakhir 20 Desember 2022

Kemenaker mengimbau masyarakat segera mengambil dana Bantuan Subsidi Upah karena batas akhir pengambilan BSU adalah 20 Desember 2022.

EKONOMI | 4 Desember 2022

Sosok Inspiratif Bidang Kesehatan Tampil di HUT Ke-65 Astra

Mengusung tema "Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama", HUT ke-65 Astra ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat berbagi semangat positif dan optimisme. 

EKONOMI | 2 Desember 2022

Omzet Naik hingga Rp 30 Juta berkat Alat Pengiris Kerupuk

Omzet usaha mikro di Desa Jaddih meningkat sekitar 66% setelah menggunakan alat pengiris kerupuk karya peneliti dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Kripto Dibahas di RUU P2SK, Pelaku Industri Soroti Biaya Transaksi

RUU P2SK berpengaruh terhadap pelaku industri kripto, karena memasukkan aset kripto sebagai bahasan yang akan diatur dalam RUU tersebut.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Subang Akan Menjadi Kawasan Industri

Pulo Gadung dinilai sudah tidak layak untuk lahan industri dan Subang dengan Bandara Kertajati serta dilalui Kereta Cepat Bandung bisa menjadi alternatif. 

EKONOMI | 2 Desember 2022

Kripto November Hancur-hancuran, Intip Proyeksi Desember

Sepanjang November 2022, pasar aset kripto mengalami volatilitas tinggi yang cenderung alami penurunan tajam.

EKONOMI | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Persija Siap Hadapi Enam Laga Liga 1 dengan Sistem Bubble

Persija Siap Hadapi Enam Laga Liga 1 dengan Sistem Bubble

BOLA | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE