Ketua Banggar: Jangan Sampai Ada Kegagalan Sistemik Perbankan

Ketua Banggar: Jangan Sampai Ada Kegagalan Sistemik Perbankan
Ketua Banggar DPR Said Abdullah (kiri) memimpin rapat dengar pendapat dengan Kadin di Senayang Jakarta, Senin (3/2/2020). (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / FMB Jumat, 19 Juni 2020 | 13:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, M Said Abdullah, menyampaikan sejumlah harapannya kepada Pemerintah untuk benar-benar serius melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan, maupun dampak ekonominya. Diingatkan Pemerintah dan lembaga terkait jangan sampai membiarkan adanya bank sistemik yang gagal.

Hal itu disampaikan Said menyusul pembahasan RAPBN 2021 yang akan dilaksanakan Pemerintah dan DPR, dimulai sejak kemarin.

"Penyusunan APBN 2021 akan sangat tergantung dari keberhasilan pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang dijalankan oleh Pemerintah," kata Said, dalam keterangannya, Jumat (19/6/2020).

Dia menjelaskan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp 905,10 triliun.

Terdiri dari pembiayaan yang bersifat barang-barang publik sebesar Rp397,56 triliun dengan rincian kesehatan (Rp87,55 triliun), Perlindungan Sosial (Rp203,90 triliun) dan Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda (Rp106,54 triliun).

Kedua, pembiayaan yang bersifat barang non-publik sebesar Rp507,54 triliun, terdiri dari Insentif dunia usaha (Rp179,48 triliun), UMKM (Rp123,46 triliun), dan Korporasi (Rp37,07 triliun).

Disadari kebutuhan pendanaan itu sangat besar, sehingga Said mengatakan pihaknya meminta Pemerintah dan BI berada dalam satu kesepakatan untuk pembiayaan yang bersifat barang publik dan non publik. "Dengan beban yang bisa ditanggung bersama atau burden sharing," imbuhnya.

Dalam bayangan Banggar, bentuknya beragam. Misalnya untuk pembiayaan yang bersifat Barang Publik, Pemerintah dan BI bisa menggunakan pola atau skema dalam bentuk beban yang ditanggung bersama, di mana ditetapkan beban Pemerintah sebesar 0 kali dan BI sebesar 100 kali.

Untuk pembiayaan yang bersifat Barang Non-Publik, burden sharing Pemerintah dan BI masing-masing sebesar 50 persen, dengan suku bunga khusus.

Lebih lanjut, Said juga menegaskan bahwa selama penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berlangsung, pihaknya tidak mentolerir adanya terjadi bank gagal yang berdampak sistemik.

"Baik bank yang berstatus sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara maupun Bank non-Himbara. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan didorong untuk lebih pro-aktif, untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal dengan menempatkan dana LPS di Bank bermasalah tersebut," urai Said.

Pihaknya menilai, untuk memperkuat peran LPS tersebut, perlu disediakan payung hukumnya dan diharapkan segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah dari UU nomor 2 tahun 2020, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan lembaga bekerja.



Sumber: BeritaSatu.com