Selamatkan Bank Banten, OJK Minta Pemprov Banten Suntik Modal Rp 1,9 T

Selamatkan Bank Banten, OJK Minta Pemprov Banten Suntik Modal Rp 1,9 T
Ilustrasi Bank Banten. (Foto: Dok. Bank Banten)
Laurens Dami / FMB Jumat, 19 Juni 2020 | 17:07 WIB

Serang, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengonversi dana kas daerah (kasda), yang saat ini tertahan di Bank Banten sebesar Rp 1,9 triliun, menjadi modal untuk menyehatkan Bank Banten.

Hal tersebut tertuang dalam surat yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten tertanggal 16 Juni 2020.

Dalam surat dengan Nomor 580/1135-Adpemda/2020 yang ditandatangani Gubernur Wahidin Halim tersebut, dijelaskan bahwa keputusan untuk mengkonversi kasda Rp1,9 triliun tersebut diminta oleh OJK setelah dilakukan pembahasan yang sangat intensif.

Pembahasan itu melibatkan Pemprov Banten dengan OJK, Mendagri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan Agung (Kejagung), Bareskrim Polri, KPK, DPRD Banten, PT Banten Global Development (BGD) dan pemegang saham minoritas.

Pembahasan itu menghasilkan beberapa opsi. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013, Pemprov Banten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT Banten Global Development sebesar Rp 950 miliar. Penambahan penyertaan modal tersebut baru dipenuhi oleh Pemprov Banten sebesar Rp 614,6 miliar dan tersisa Rp 335,4 miliar.

“Oleh karena itu kami harus mengganggarkan Rp335,4 miliar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020,” ujar Gubernur Wahidin Halim dalam surat tersebut.

Opsi kedua, kata Wahidin, yakni dana rekening kas umum daerah (RKUD) atau kasda sebesar Rp 1,9 triliun yang masih tertahan di Bank Banten, langsung dikurangi sebesar Rp 335,4 miliar dan sisanya sebesar Rp 1,56 triliun akan dikonversi untuk modal Bank Banten sebagaimana arahan OJK.

“Dana tersebut akan kami masukan sebagai escrow account di Bank Banten. Dana tersebut belum bisa digunakan sampai Perda baru penyertaan modal ditetapkan,” ujar Wahidin.

Wahidin dalam surat tersebut menjelaskan, penyusunan Perda membutuhkan waktu dan mekanisme ketentuan penganggaran harus mendapatkan persetujuan DPRD.

“Sehubungan dengan beberapa hal di atas, kami sedang berkonsultasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hasil konsultasi tersebut akan dijadikan dasar untuk menganggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini,” ujar Wahidin.



Sumber: BeritaSatu.com