Kemhub Akan Evaluasi Kebijakan Tiket Pesawat
Logo BeritaSatu

Dampak Putusan KPPU

Kemhub Akan Evaluasi Kebijakan Tiket Pesawat

Rabu, 24 Juni 2020 | 18:11 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan mengevaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) penumpang pesawat ekonomi niaga berjadwal. Hal itu menyusul putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan tujuh maskapai nasional.

Baca Juga: 7 Maskapai Terbukti Bersalah, Kemhub Hormati Putusan KPPU

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Novie Riyanto mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kebijakan TBA dan TBB untuk menindaklanjuti putusan Majelis KPPU. Hasil evaluasi pun nantinya akan didasarkan pada berbagai kondisi saat ini, seperti harga avtur, kurs rupiah terhadap dolar, hingga daya beli masyarakat.

"Kami akan evaluasi dan tim akan melakukannya secara seksama dengan melihat berbagai faktor," kata Novie saat dihubungi, Rabu (24/6/2020).

Novie menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi TBA dan TBB dengan cermat tapi cepat sehingga hasilnya bisa didapatkan segera. "Semua akan kita evaluasi. Tim akan bekerja dengan detail dan semoga hasilnya bisa didapatkan segera," imbuh Novie.

Baca Juga: Kemhub Dapat Pagu Indikatif Anggaran 2021 Rp 41,3 Triliun

Sementara itu, Kemhub menghormati putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan tujuh maskapai nasional.

Juru Bicara Kemhub, Adita Irawati menjelaskan, sejak awal proses, Kemhub menyambut positif langkah KPPU tersebut dalam rangka menerapkan praktik persaingan yang sehat di dunia penerbangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

Kemhub diamanahkan untuk menentukan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) sebagai pertimbangan pemenuhan aspek keselamatan, perlindungan konsumen, dan menghindari persaingan tidak sehat antar-badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi.

Baca Juga: Kapasitas Penumpang Pesawat Maksimal 70%

"Terkait putusan KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kemenhub, kami sangat terbuka terhadap semua masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk KPPU sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam industri serta efisiensi nasional," kata Adita.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tangkap Peluang Relokasi Industri, Reformasi Regulasi Harus Dilakukan

Pemerintah sebaiknya terus fokus membenahi berbagai hal yang menjadi kendala investasi.

EKONOMI | 24 Juni 2020

UMKM yang Terkoneksi Digital Lebih Mampu Bertahan Hadapi Krisis

Pelaku UMKM melek digital tahan terhadap krisis.

EKONOMI | 24 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Diminta Jadi Solusi Bagi Pengembangan UMKM

UMKM perlu didorong jadi pemasok bahan baku bagi industri yang lebih besar dalam rangka mengurangi impor.

EKONOMI | 24 Juni 2020

Mencermati Kondisi Rupiah di Masa Pandemi Covid-19

Terjadi depresiasi yang cukup tinggi dari mata uang rupiah terhadap dolar AS.

EKONOMI | 24 Juni 2020

Birokrasi Ekspor Benih LobsterJangan Rugikan Nelayan

harus bergerak cepat dalam mengeksekusi kebijakan ekspor yang sudah dibuat

EKONOMI | 24 Juni 2020

Program Padat Karya Kempupera Serap 144.163 Tenaga Kerja

Kempupera terus mempercepat penyaluran program Padat Karya Tunai.

EKONOMI | 24 Juni 2020

BNI Syariah Ajak Nasabah Lebih Bijak Investasi di Kala Pandemi

BNI Syariah gelar Webinar edukasi produk perbankan syariah untuk nasabah korporasi BNI Syariah.

EKONOMI | 24 Juni 2020

Rupiah Menguat ke Posisi Rp 14.160

Kondisi perekonomi Indonesia masih tergolong lebih baik dibandingkan dengan negara lain

EKONOMI | 24 Juni 2020

BRIsyariah Permudah Akses Pembiayaan

PT Bank BRIsyariah mempermudah akses pembiayaan bagi wirausahawan penyandang disabilitas.

EKONOMI | 24 Juni 2020

Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 Triliun di Bank Himbara

Pemerintah segera menempatkan uang negara di bank umum milik pemerintah atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dengan total Rp 30 triliun.

EKONOMI | 24 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS