Pengelolaan Iuran Tapera Adopsi Konsep BPJS Kesehatan

Pengelolaan Iuran Tapera Adopsi Konsep BPJS Kesehatan
Ilustrasi perumahan. (Foto: Antara / Yulius Satria Wijaya)
Imam Muzakir / FER Sabtu, 27 Juni 2020 | 16:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto menjelaskan, pihaknya dalam menjalankan program Tapera bakal mengedepankan asas gotong royong. Asas tersebut, saat ini sudah diterapkan di BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Tapera Diharapkan Biasa Atasi Backlog Perumahan

"Contoh sederhananya gini, BPJS Kesehatan yang mampu tetap ngiur (bayar iuran) tapi jarang memakai fasilitas. Jadi uang yang dikumpulkan iuran ini, dipakai yang kurang mampu, kira-kira seperti itu,” kata Adi dalam diskusi properti yang digelar secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6/2020) petang.

Adi menjelaskan masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Rp 8 juta dan sudah mempunyai rumah tetap disimpan di BP Tapera dalam bentuk tabungan. Dana tersebut, terangnya, akan dikelola dan dikembangkan dengan baik.

"Hasilnya, ya kita kembalikan kepada penabung. Tapi, selama mereka belum memakai, kita bisa pinjamkan dananya ke golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menerima manfaat, kira-kira seperti itu,” jelas Adi.

Baca Juga: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

Mantan Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) menambahkan, dalam menjalankan BP Tapera harus mempunyai unsur manfaat kepada masyarakat yang disasar, karena tidak terlalu memikirkan motif mendapatkan profit.

"Ini nirlaba, nirlaba yang kami lembaga yang dibentuk profit motif. Jadi untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan dana modal awal pemerintah Rp 2,5 triliun itu kita kelola dana itu dipakai untuk operasional BP Tapera,” terang Adi.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, kehadiran BP Tapera bukan berarti proses pasokan dalam penyediaan rumah masyarakat jadi lebih mudah dan cepat. Karena prosesnya semuanya diserahkan kepada Tapera.

Baca Juga: Pengelolaan Dana Tapera Harus Tepat Sasaran

"Kita sudah punya PP untuk pengurusan perizinan yang dipercepat, kemudian ada konstruksi dan seterusnya ini proses tetap berjalan. BP Tapera fokusnya di pembiayaan, bukan dipasokan ataupun perizinan," jelas Eko.

Eko menambahkan, setelah adanya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020, program sejuta rumah diharapkan bisa lebih baik lagi.

"Tapera diharapkan menjadi solusi mengatasi backlog perumahan dengan penyediaan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkas Eko.



Sumber: BeritaSatu.com