Kala Rizal Ramli Tak Hanya Mengkritik Pemerintah RI

Kala Rizal Ramli Tak Hanya Mengkritik Pemerintah RI
Rizal Ramli (Foto: Beritasatu)
Aditya L Djono / ALD Sabtu, 27 Juni 2020 | 16:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sikap kritis ekonom senior yang juga pernah menduduki sejumlah kursi menteri ekonomi, Rizal Ramli, tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Lembaga internasional pun tak luput dari sasaran kritik menyangkut kebijakan yang dinilainya menjerumuskan perekonomian nasional.

Bank Dunia adalah salah satunya. Rizal pernah mengkritik keras kinerja Bank Dunia saat lembaga itu membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi 1998.

Kritik tersebut dilontarkan Rizal, saat bersama sejumlah tokoh nasional bertemu Presiden Bank Dunia James D Wolfensohn, di Jakarta, 4 Februari 1998. Sejumlah tokoh yang bersama Rizal kala itu, antara lain, Ali Sadikin, Emil Salim, Nurcholish Madjid, Faisal Basri, Anggito Abimanyu, Mudji Sutrisno, Bambang Widjojanto, Gunawan Muhammad dan Marzuki Darusman. Bukan hanya hadir, para tokoh tersebut juga menandatangani petisi terhadap Bank Dunia.

Menurut Rizal, kunjungan Wolfensohn seharusnya menjadi momentum dengan memberi contoh dalam membantu negara-negara kawasan tersebut untuk mengatasi krisis keuangan. “Bank Dunia telah menyerukan reformasi luas yang mencakup keuangan daerah dan sektor industri, rezim perdagangan, utang luar negeri, dan lembaga pemerintah. Reformasi ini harus mendorong keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih besar,” kata Rizal, dalam catatan yang disampaikannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/6/2020).

Meski demikian, Rizal mengapresiasi komitmen Bank Dunia meningkatkan dukungan bagi kaum miskin, seperti upaya berbasis masyarakat untuk menciptakan pekerjaan dan melindungi sistem kesehatan dan pendidikan.

“Namun, krisis sangat merusak kredibilitas Bank Dunia. Wolfensohn semestinya mengakui peran lembaga yang dipimpinnya dalam melanggengkan kebijakan yang berkontribusi terhadap krisis. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk memulai reformasi di organisasinya sendiri untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” papar mantan kepala Bulog ini.

Hal yang merusak yang dimaksud Rizal adalah Bank Dunia tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, justru memujinya. Tak hanya itu, Bank Dunia malahan terus menggelontorkan pinjaman keuangan setiap tahun. Rizal Ramli telah lama mengingatkan bahaya defisit neraca berjalan yang sangat besar, dan ini membahayakan nilai tukar rupiah.

“Penegakan peraturan kehati-hatian di sektor bank juga sangat kurang, dan sangat bergantung pada pinjaman jangka pendek luar negeri. Namun, Bank Dunia dalam tinjauan kebijakan 1997-nya, yang dirilis hanya sebulan sebelum devaluasi (mata uang baht) Thailand, dan bahkan sampai akhir Juli 1997, masih mengambil pandangan optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Penilaian Menyesatkan
Menurut mantan menko perekonomian dan menteri keuangan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu juga menilai, pengaruh substansial Bank Dunia dalam lingkaran keuangan, mendorong kepercayaan investor asing dan dalam negeri yang berlebihan. Penilaian Bank Dunia yang terlalu optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 1990-an justru menjadi disinsentif bagi reformasi dan memperkuat kecenderungan meningkatkan pinjaman luar negeri.

“Dengan mempromosikan argumen bahwa ‘semuanya baik dan baik-baik saja’, Bank Dunia telah menyesatkan investor domestik dan asing. Bank Dunia juga gagal menghubungkan pinjaman sektor keuangan dengan peningkatan pengawasan, termasuk pengawasan sektor perbankan yang terlalu ekspansif,” paparnya.

Keengganan Bank Dunia untuk mengkritik pemerintah Indonesia adalah cermin hubungan yang saling menguntungkan dan nyaman yang telah berkembang selama bertahun-tahun antara pejabat Bank Dunia dan pejabat di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia juga memberi stempel sebagai “keajaiban” di Asia. Bank Dunia senang dengan menteri yang ingin mengembangkan proyek baru dan menerima kewajiban pinjaman baru. Meskipun dalam implementasinya, sering terjadi penyelewengan dana. Sebab, meskipun beban utang semakin meningkat, Indonesia selalu membayar tepat waktu.

“Bank Dunia secara teratur menyuntikkan dana baru untuk mendukung birokrasi, tetapi Bank Dunia juga setuju bahwa perincian implementasi proyek tidak dapat dirilis ke publik. Contoh yang sangat mengerikan dari hal ini adalah ‘Bank Poverty Study of Indonesia’ tahun 1990. Ketika pemerintah menolak analisis awal, Bank Dunia malah setuju untuk merevisi angka-angka tersebut, dan setuju menurunkan angka kemiskinan sebesar 60%. Bank Dunia pun pernah melakukan manipulasi data kemiskinan yang serupa di Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos,” ungkapnya.

Tidak adanya transparansi dari pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, masyarakat Indonesia pun dikecualikan dari informasi tentang pemilihan proyek, perumusan, pengawasan, dan evaluasi. Laporan bahwa sebanyak 30% dana Bank Dunia di Indonesia hilang setiap tahun, ditolak pemerintah dan Bank Dunia. Sayangnya, di tengah kritik bertubi-tubi, tidak ada upaya untuk meningkatkan akses publik ke laporan pengawasan dan evaluasi internal, atau untuk melakukan audit independen.

Bank Dunia juga memanfaatkan ketidaktahuan publik dengan mengumumkan proyek transmigrasi dan berbagai model proyek peningkatan kampung yang adil dalam pembangunan. Namun Rizal tetap mempertanyakan akuntabilitas keuangan proyek-proyek ini, terutama soal transmigrasi, serta dampak proyek terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

“Jika Wolfensohn tulus dalam upayanya mempromosikan reformasi di Asia Timur, dia harus melakukannya dengan contoh bahwa Bank Dunia tidak bermaksud mengelak dari tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Untuk mencapai ini, perubahan kebijakan mendesak adalah diperlukan pada tiga bidang; transparansi, akuntabilitas publik, dan redistribusi beban utang sektor publik,” ujar Rizal, yang pernah menjabat menko kemaritiman di era Presiden Jokowi.

“Wolfenshon seharusnya menunjukkan pentingnya transparansi dengan segera membuka informasi lengkap kepada publik mengenai portofolio Bank Dunia di Indonesia, termasuk pengawasan dan laporan evaluasi dan perincian keuangan. Bank Dunia seharusnya menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan mengakui perannya sendiri dalam perumusan kebijakan Indonesia sebelum krisis keuangan. Bank Dunia harus menerima tanggung jawab penuh atas penyimpangan keuangan yang berkaitan dengan proyek,” sambungnya.

Jika ternyata pengawasan proyek yang didanai tidak mencukupi, menurut Rizal, Bank Dunia harus menerima pengurangan kewajiban utang Indonesia. “Tidak masuk akal jika generasi mendatang harus memikul seluruh beban praktik korupsi yang dulu tidak ditangani oleh sistem pemantauan Bank,” jelasnya.

Untuk itu, Bank Dunia seharusnya merestrukturisasi beban utang Indonesia. Namun, Wolfensohn kala itu mengusulkan pinjaman baru senilai US$ 4,5 miliar lebih dari tiga tahun. Namun angka ini masih menyiratkan transfer negatif neto ke Indonesia dari Bank Dunia selama periode yang sama.

Menurut perkiraan anggaran pada saat itu, pembayaran utang menyerap 27% dari pengeluaran pemerintah Indonesia. Namun, jumlah itu dengan asumsi nilai tukar rupiah adalah Rp 5.000 per dolar AS. Jika rupiah terdepresiasi menjadi Rp 7.000 per dolar AS, maka lebih dari 40% pengeluaran pemerintah pusat akan dialokasikan untuk pembayaran utang.

James D Wolfensohn pun mengakui kesalahan Bank Dunia yang terlalu optimistis dalam memprediksi perekonomian Indonesia. Hal ini membuat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia tidak dapat diantisipasi terlebih dahulu.

 



Sumber: BeritaSatu.com