Pandemi Covid-19, Wapres Minta Asuransi Syariah Manfaatkan Momentum

Pandemi Covid-19, Wapres Minta Asuransi Syariah Manfaatkan Momentum
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyerukan agar industri asuransi syariah tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat walau pandemi Covid-19 memberi dampak luar biasa pada industri finansial. Bagi Wapres, industri asuransi syariah tetap harus bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah di Indonesia yang sedang menuju tatanan normal baru.

“Terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda saat ini, sesungguhnya kita memiliki momentum yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Wakil Presiden Maruf Amin pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Luar Biasa Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) melalui video conference, Selasa (30/6/2020).

Dikatakan Wapres, dalam hal keuangan Syariah, beberapa lembaga seperti Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia dan Islamic Finance Country Index (IFCI), tetap memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Indonesia.

Lebih lanjut Wapres mencermati bahwa perlambatan atau penurunan kondisi ekonomi global akibat Covid-19 berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis asuransi syariah. Untuk itu, Wapres memberikan beberapa arahan untuk perbaikan kondisi industri asuransi syariah.

Pertama, industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi produk asuransi syariah untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah. Serta harus menggali potensi berbagai sektor yang selama ini belum dilayani oleh asuransi syariah.

Kedua, eksposur industri asuransi syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan awareness terhadap produk-produknya. Upaya ini, menurut Wapres, juga dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

Ketiga, industri asuransi Syariah harus lebih memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi. "Selain itu akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen," imbuhnya.

Wapres menyampaikan bahwa berdasarkan data OJK pada Maret 2020, market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,98% dari total aset keuangan Indonesia. Adapun porsi untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk asuransi syariah hanya sebesar 4,34%.

Sementara, tambah Wapres, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) di 2019, tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai 16,3% dari skala 100%. Di samping itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK khusus untuk asuransi syariah mencatat tingkat literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51% dan inklusi asuransi syariah sebesar 1,92%.

"Hal ini mengindikasikan bahwa masih terbuka peluang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia," kata Wapres.

"Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam menjadi potensi besar yang harus terus digarap secara intensif oleh pelaku asuransi syariah."

Selain itu, Wapres menilai komitmen Pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Melalui KNEKS, Pemerintah berupaya untuk mendukung akselerasi dan inklusi keuangan syariah dengan membuka jalan untuk asuransi syariah bagi masyarakat kecil, menengah, dan mikro demi terwujudnya Visi Nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com