Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar

Selasa, 30 Juni 2020 | 17:05 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatat adanya kekurangan pembayaran public service obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah pada periode 2015, 2016, dan 2019 senilai total Rp 257,87 miliar.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2015 pemerintah kurang bayar PSO kepada KAI Rp 108,27 miliar; pada 2016 pemerintah kurang bayar PSO Rp 2,22 miliar; dan pada 2019 pemerintah kurang bayar PSO kepada KAI senilai Rp 147,38 miliar.

"Dinyatakan bahwa pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara. Kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P," ungkap Didiek dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Didiek menekankan, KAI saat ini membutuhkan pembayaran dari pemerintah guna membantu likuiditas perusahaan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dampak pembayaran utang tersebut adalah memberikan keyakinan stakeholders KAI atas kepastian kolektibilitas piutang pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan.

"Lalu KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," lanjut Didiek.

Menurut Didiek, setiap tahunnya KAI berkontrak dengan pemerintah dalam pelaksanaan PSO. Program kewajiban pelayanan publik ini menawarkan tarif tiket yang lebih murah kepada masyarakat dibandingkan tarif keekonomian yang dihitung KAI karena adanya subsidi bagi penumpang dari pemerintah.

Didiek menuturkan, dalam menetapkan tarif keekonomian, KAI menghitung biaya operasional ditambah margin 10%. Sementara itu, besaran PSO tergantung pertimbangan pemerintah dalam melihat daya beli masyarakat dan aspek-aspek lainnya.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah lebih rendah dari yang dihitung penyelenggara atau KAI. Sehingga selisihnya ini menjadi konsen PSO. Kami berunding melakukan pertemuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait volume tahun mendatang tumbuh berapa lalu biaya operasi yang direncanakan sesuai RKAP," jelas Didiek.

Untuk tahun 2015, Nilai kontrak PSO senilai Rp 1,542 triliun, tahun 2016 nilai kontrak PSO sebesar Rp 1,827 triliun, dan pada 2019 nilai kontrak PSO berjumlah Rp 2,321 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hipmi Jatim Gelar Diklatda Percepatan Pemulihan Ekonomi

Diklat digelar untuk mendorong para pengusaha muda agar berkontribusi pada percepatan pemulihan perekonomian daerah dan nasional pascapandemi Covid-19.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Kementerian ESDM: Smart Grid Tingkatkan Penggunaan Energi Ramah Lingkungan

Rida menyampaikan sebanyak 14 dari 28 pembangkit listrik sudah terintegrasi dengan teknologi smart grid per Juli 2020.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Spektra Fair Bentangkan Sayap ke 96 Kota

Dalam pelaksanaannya, Spektra Fair hadi di 96 kota Indonesia yang masuk ke 18 area pembagian FIF Group.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Kemenkominfo: Respons Isu Publik Perlu Sistem Monitoring Terintegrasi

Diperlukan sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama dalam rangka merespons kondisi yang berkembang.

EKONOMI | 24 Oktober 2021

Pameran Virtual FIF Group Digelar di Mataram

Chief Executif Officer (CEO) FIF Group, Margono Tanuwijaya berharap masyarakat Mataram bisa memanfaatkan kesempatan FIF Group Fest ini dengan baik.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Lepas 55% Saham SDM, Anak Usaha Adaro Raup Rp 62,94 Miliar

Anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Alam Tri Abadi (ATA) melepas 2.750 lembar atau 55% saham PT Sarana Daya Mandiri (SDM).

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Bendungan Randugunting Ditargetkan Rampung November 2021

Pembangunan bendungan Randugunting dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Andesmont Sakti (KSO) dengan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 858 miliar.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Adhi Commuter Properti Bersiap Pasarkan Perkantoran Terintegrasi LRT

PT Adhi Commuter Properti (ACP) menjadikan MTH 27 Office Suites sebagai pionir office building yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Pascapandemi, Indonesia Bisa Menjadi Ekonomi Ke-7 Dunia

Semua elemen bangsa harus bekerja sama demi memastikan proyeksi Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

SiCepat Ekspres Kembali Tambah Kepemilikan Saham di DMMX 6,05%

SiCepat mengalokasikan dana sebesar Rp 15,97 miliar untuk menambah kepemilikan di Digital Mediatama Maxima.

EKONOMI | 23 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolsek Perkosa Anak Tahanan


# LADI


# Kasus Positif Covid-19 di Jakarta


# Garuda Ditutup


# Anies Baswedan



TERKINI
Apkasi Apresiasi Peran Pers Dorong Kebangkitan Ekonomi Daerah

Apkasi Apresiasi Peran Pers Dorong Kebangkitan Ekonomi Daerah

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings