Restrukturisasi Kredit Diprediksi Tembus Rp 2.500-2.800 Triliun

Restrukturisasi Kredit Diprediksi Tembus Rp 2.500-2.800 Triliun
Rosan Perkasa Roeslani. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR)
Lona Olavia / FER Kamis, 2 Juli 2020 | 18:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Angka restrukturisasi atau keringanan kredit diprediksi akan tembus Rp2.500 triliun hingga Rp2.800 triliun pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk cepat menyalurkan stimulus program pemulihan ekonomi yang sudah dianggarkan.

Baca Juga: Restrukturisasi Kredit UMKM Masih Bisa Didanai Perbankan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyebutkan, hingga saat ini sudah ada permintaan dari UMKM yang mencapai 50 persen dari total penyaluran kredit Rp1.100 triliun atau sebesar Rp500 triliun. Secara menyeluruh baik UMKM maupun non UMKM, saat ini jumlah restrukturisasi kreditnya sudah mencapai Rp1.350 triliun atau 25 persen dari total penyaluran kredit perbankan, yang mana sudah lebih dari Rp695 triliun diantaranya disetujui.

"Kalau tidak ada langkah-langkah konkret dan progres yang lambat, maka angka ini bisa berkembang menjadi level 40 persen hingga 45 persen dari kredit perbankan yang saat ini Rp5.700 triliun pada Desember ini. Jadi, bisa mencapai Rp2.500 triliun hingga Rp2.800 triliun pada akhir tahun ini. Maka itu diperlukan langkah-langkah yang cepat," ujar Rosan dalam keterangan pers "OJK bersama Pelaku Usaha Menggerakkan Sektor Riil untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Gedung BI, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Bank Mandiri Restrukturisasi Kredit Rp 58 Triliun

Rosan menambahkan, melalui kehadiran 10 asosiasi untuk berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan implementasi stimulus bisa cepat dilakukan. Untuk itu, pertemuan ini diminta untuk terus dilakukan dan tidak cukup hanya satu kali saja.

"Modal kerja sangat dibutuhkan, kita mencoba untuk bergerak kembali karena kita tahu walaupun supply and demand tertekan, tapi kalau tidak ada modal kerja, maka proses restrukturisasi kredit tidak akan bisa optimal tanpa adanya suntikan modal kerja dari pihak perbankan. Apalagi sehabis restrukturisasi pihak perbankan belum juga memberikan modal kerja ke UMKM dan dunia usaha," katanya.

Baca Juga: 90 Bank Restrukturisasi Kredit Senilai Rp 391 Triliun

Rosan menambahkan, para pelaku di asosiasi sektor riil juga menyarankan, ada penjaminan seperti dilakukan negara-negara tetangga di mana pemerintah bisa memberikan penjaminan modal kerja sebesar 80 persen atau 90 persen, dan sisanya dari pihak perbankan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya moral hazard.

"Jangan sampai kelumpuhan ini menjadi permanen karena injeksi dari kehadiran pemerintah dalam program ini lambat, makanya harus cepat sesuai arahan presiden," tegas Rosan.



Sumber: BeritaSatu.com