Rentenir Online dan Investasi Bodong Menjamur di Tengah-tengah Covid-19

Rentenir Online dan Investasi Bodong Menjamur di Tengah-tengah Covid-19
Ilustrasi "fictech". (Foto: Antara)
Lona Olavia / FMB Jumat, 3 Juli 2020 | 14:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam penindakannya bersama pihak kepolisian, pada Juni 2020 Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 105 perusahaan peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

Ratusan perusahaan teknologi finansial ilegal itu tidak terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” katanya dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri, Jumat (3/7/2020).

Tongam menyebutkan, jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. "Dalam bulan Juni ini ada peningkatan kasus, tapi kalau dibandingkan tahun 2019 masih di bawah dari 2019. Di 2020 ini ada 694 entitas fintech lending ilegal," ucap ia.

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, SWI juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

"Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin," tambahnya.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 87 perdagangan berjangka atau forex ilegal, dua penjualan langsung ilegal, tiga investasi cryptocurrency ilegal, tiga investasi uang, dan empat lainnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami tiga hal berikut. Yakni, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi dan memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar, serta memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat perlu hati-hati. Pastikan saja dua L yaitu legal dan logis. Tanya badan hukum dan rasionalitas imbal hasilnya," tegas Tongam.



Sumber: BeritaSatu.com