Percepat Program Sejuta Rumah, Kempupera Bentuk Balai Penyedia Perumahan

Percepat Program Sejuta Rumah, Kempupera Bentuk Balai Penyedia Perumahan
Ilustrasi rumah subsidi. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Imam Muzakir / WBP Minggu, 5 Juli 2020 | 11:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3) di daerah sehingga mempermudah koordinasi pusat dengan pemerintah daerah (pemda) guna mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tujuan dibentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3) merupakan suatu reformasi birokrasi di bidang perumahan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kempupera, Dadang Rukmana, dalam siaran pers, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Tambah Kuota FLPP 1.240 Unit Rumah ke BTN

Dadang menjelaskan, Kempupera berharap dengan dibentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Guna mengefektifkan pembinaan, pengawasan dan pendamping operasionalisasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan juga menugaskan sejumlah direktur teknis sebagai koordinator wilayah.

“Kami akan terus menyosialisasikan keberadaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ke pemerintah daerah. Jadi nantinya pemda lebih mudah berkoordinasi dengan Kempupera terkait pelaksanaan program perumahan di daerah,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan beberapa tugas pokok dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kemppera di daerah. Adapun tugasnya adalah melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Sedangkan fungsi antara lain menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan, pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, mengelola data dan informasi pelaksanaan pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana serta penyediaan lahan dan pengembangan lahan.

Fungsi lainnya adalah melaksanakan fasilitasi serah terima aset serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai dan tugas lain oleh Direktur Jenderal Perumahan.

Sementara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Nursal mengaku siap melaksanakan tugas yang diberikan guna meningkatkan hunian layak bagi masyarakat. “Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II siap mendorong pembangunan perumahan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com