BKPM Sebut Masterplan Kawasan Industri Batang Selesai Pekan Ini

BKPM Sebut Masterplan Kawasan Industri Batang Selesai Pekan Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir mengunjungi Kawasan Industri Batang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pejabat lain, Selasa (30/6/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Dok. PTPP)
Lona Olavia / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 19:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (30/6/2020) lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung menindaklanjuti arahan presiden agar pengembangan KIT Batang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Baca Juga: BKPM Pastikan Investasi Hyundai Tetap Berjalan

"Kepala BKPM langsung berkoordinasi dengan Menteri BUMN, kementerian lembaga serta BUMN terkait Senin (6/7) kemarin. Sudah ada langkah-langkah konkret yang ditetapkan. Minggu ini kami targetkan penyelesaian master plan KIT Batang,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Ikmal Lukman, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (7/7).

Penyusunan masterplan KIT Batang, jelas Ikmal, akan dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan. Tahap 1 adalah pengembangan 450 hektare lahan, kemudian tahap selanjutnya meliputi keseluruhan wilayah seluas 4.300 hektare. Untuk upaya percepatan ini, telah dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak pemerintah dan BUMN, diantaranya BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perindustrian (Kemperin), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road.

"KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan," ucapnya.

Baca Juga: PTPP Garap Pengembangan Kawasan Industri Batang

KIT Batang, sambung Ikmal, akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara. Tentunya ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung. Di samping itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, KIT Batang harus mengalokasikan minimal 5 persen dari luas lahan untuk klaster usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memperkuat keberadaan rantai pasok dalam areanya.

Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk, Novel Arsyad menyampaikan, pihaknya siap mendukung upaya pemerintah menyediakan lahan-lahan yang potensial untuk investor. "Dengan dibentuknya tim kecil ini akan mempercepat proses kajian kawasan yang sedang kita lakukan secara komprehensif yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyiapan lahan," kata Novel Arsyad.

Pengembangan kawasan ini akan mengusung konsep The Smart & Sustainable Industrial Estate. Konsep pengembangan tersebut memiliki tiga basic principles (smart society, smart environment & infrastructure serta smart economy) dan dua design intervention (smart experience dan smart planning). "Pengembangan kawasan industri Batang dibagi menjadi tiga zonasi, yaitu zona industri ringan dan sedang, zona inovasi dan ekonomi kreatif serta zona manufaktur dan logistik," ujar Novel.

Baca Juga: BKPM Tawarkan 7 Proyek Pengembangan Bandara

Penyediaan kawasan industri ini perlu disegerakan karena selain tujuh perusahaan yang sudah memastikan relokasi ke Indonesia, masih ada 17 perusahaan lainnya yang sedang dijajaki. Adanya kawasan industri yang memadai akan memudahkan upaya mendapatkan investor-investor tersebut.

Sampai dengan saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari tujuh perusahaan yang relokasi sebesar US$ 850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Selanjutnya BKPM akan terus melakukan pendekatan secara agresif kepada 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi.



Sumber: BeritaSatu.com